Bandung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mempertanyakan penyesuaian yang akan dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Barat pasca Pemerintah Pusat secara resmi membubarkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Selanjutnya diganti jadi Satgas Penanganan Covid-19 di bawah kendali Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Terutama penyesuaian terhadap anggaran operasional gugus tugas, penanganan dampak ekonomi, jaring pengaman sosial hingga anggaran penanganan kesehatannya, termasuk penyesuaian skema penanganan pandemi di Jawa Barat. Mengingat. penanggulangan pandemi Covid-19 ini diperkirakan masih akan terus berlangsung paling tidak sampai akhir tahun ini.
“Setelah Gugus Tugas Penanganan Covid-19 resmi dibubarkan per 20 Juli 2020, di Jabar nanti akan seperti apa? Tak mungkin kan kalau hanya penyesuaian namanya saja (mengganti nama saja). Tentu ada penyesuaian dari berbagai aspek,” tanya Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Rahmat Hidayat Djati, saat dihubungi dari Bandung, 22 Juli 2020.
1. Gugus Tugas Covid-19 Ganti Nama
Pertama, menurut Rahmat, penyesuaian internal Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 pasti tak sekedar hanya ganti nama. Penyesuaian di internal Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Barat nanti seperti apa? Apakah akan ada perampingan, divisi baru atau seperti apa? Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat harus menjelaskan secara detail, termasuk anggaran operasionalnya yang harus dikoreksi. Anggaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 saat ini Rp 20 miliar, setelah penyesuaian bagaimana? Terkoreksi berapa?
“Diubah namanya menjadi satgas penanganan ekonomi? Ya, harus jelas mekanismenya, skema kerja dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menjadi Satgas Penanganan Covid-19, anggaran operasional-nya seperti apa (terkoreksi berapa),” jelas dia.
Kedua terang Rahmat, penyesuaian skema kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Jabar akan seperti apa pasca namanya diganti nanti, dengan asumsi penanggulangan dilakukan sampai akhir tahun 2020. Tentu kerangka penanganan Covid-19 yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat harus melakukan penyesuaian.
Ketiga, soal anggaran untuk penanganan Covid-19. Kalau saat ini saja saldo anggaran penanganan Covid-19 tinggal Rp 2,2 triliun atau sudah terserap 50%, dan sisa anggaran tersebut hanya cukup sampai September 2020. Lalu bagaimana dengan anggaran untuk penanganan dampak ekonomi, jaring pengaman sosial hingga anggaran penanganan kesehatannya, dan operasional gugus tugasnya nanti. Apabila penanggulangan pandemi Covid-19 ini diasumsikan sampai akhir tahun ini.
“Kalau mau mengikuti pusat, penanganan Covid-19 sampai akhir tahun. Nah, posisi anggaran penanganan Covid-19 kita tinggal Rp 2,2 triliun dan cukup untuk Juli, Agustus dan September. Setelah itu habis duit-nya, nah anggaran untuk Oktober, November sampai Desember 2020 mau gimana. Berapa lagi yang akan direfocusing dan realokasi anggaran 2020 ini? terang dia.
2. Ridwan Kamil Diminta Hitung Anggaran dengan Jelas
Kalau sebelum-sebelumnya Gubernur Ridwan Kamil pernah menggembar-gemborkan anggaran Rp 16 sampai Rp 18 triliun untuk penanganan Covid-19 di Jawa Barat ke media massa melalui press conference-nya. Namun pada kenyataannya, anggaran penanganan Covid-19 Jawa Barat hanya Rp 4,4 triliun dengan saldo terakhir saat ini tinggal Rp 2,2 triliun. Pasca Gugus Tugas dibubarkan dan penanganan Covid-19 diasumsikan sampai dengan akhir tahun ditambah ada kemungkinan besar penyesuaian skema penanganan. Berapa anggaran pastinya yang dibutuhkan saat ini?
“Sebetulnya realokasi dan refocusing APBD 2020 untuk penanganan Covid-19 itu berapa totalnya? Awalnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengumumkan Rp 16-18 triliun, tetapi nyatanya dianulir, dengan kondisi sekarang (setelah adanya pembubaran) nanti berapa anggaranya?
Kemudian soal penanganan dampak ekonomi yang sebelumnya dijanjikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang akan memberikan bantuan berupa memberdayakan atau memperkerjakan warga Jawa Barat yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19 di 19 proyek-proyek pemerintah, dengan nilai bantuan sebesar Rp 13 triliun itu bagaimana kelanjutannya.
“Soal Rp 13 triliun, anggaran untuk padat karya atau untuk warga yang kehilangan pekerjaan karena Covid-19 ini bagaimana,” kata dia.
Belum lagi soal anggaran bantuan sosial hingga penanganan dampak ekonomi, dan anggaran kesehatannya semua pasti harus dikoreksi. Oleh sebab itu, DPRD Jawa Barat meminta Gubernur Jawa Barat duduk bersama DPRD Jawa Barat untuk membahas hal ini (adv). []
