Bandung, (Tagar 19/11/2018) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, untuk menggunakan sistem kelulusan berdasarkan akumulasi nilai tertinggi pada TKD (Tes Kemampuan Dasar). Bagi para pelamar CPNS yang tidak lolos passing grade pada TKD beberapa waktu lalu.
Hal ini disebabkan, jumlah kelulusan CPNS 2018 di Jawa Barat sangat rendah. Sehingga banyak formasi jabatan yang kosong, baik itu karena tidak banyak diminati. Terutama, banyak peserta CPNS yang tidak lolos akibat passing grade terlalu tinggi wilayah Jawa Barat.
"Jadi saya sudah rapat dan mengevaluasi proses test CPNS kemarin dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jabar dan para staff-nya. Memang dari hasil evaluasi tersebut CAT (Computer Assisted Test) sudah transparan, akuntabel dan tidak ada tindakan intervensi dari pihak mana pun," tutur Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa kepada Tagar News, Senin (19/11).
Hasil evaluasi hampir 80% peserta CPNS tersebut tidak lolos TKD. Karena tidak memenuhi passing grade yang telah ditentukan Kemenpan RB yaitu, TIU (Test Intelegensi Umum) 80, TWK (Test Wawasan Kebangsaan) 75, dan TKP (Tes Kemampuan Pribadi).
"Meskipun TKD prosesnya sudah baik tetapi sayangnya tingkat kelulusan di Jabar sangat rendah 80%. Untuk itu, Kami (Pemerintah Provinsi) Jabar akan melaporkan dan meminta rekomendasi serta arahan kepada Kemenpan RB terkait passing grade terlalu tinggi bagi CPNS di Jabar. Kemudian meminta sistem kelulusan berdasarkan akumulasi nilai tertinggi pada setiap formasi," jelasnya.
Sebab, bila Kemenpan RB tetap pada sistem passing grade maka berdampak terhadap jabatan di lingkungan Provinsi Jabar yang kosong. Karena tidak bisa terpenuhi melalui tes CPNS 2018.
"Saat ini kita tinggal menunggu keputusan dan arahan Kemenpan RB saja, tetapi mudah-mudahan apa yang kita minta atau rekomendasikan akan disetujui oleh Kemenpan RB, " terangnya.
Rekomendasi kelulusan berdasarkan nilai akumulasi pada TKD direncanakan tidak diminta persetujuan untuk di Jabar, tetapi direncanakan di 24 kabupaten dan kota. Melaksanakan tes CPNS 2018 dengan hasil kelulusannya rendah sama seperti di provinsi.
"Rendahnya kelulusan ini terjadi juga di 24 kabupaten dan kota di Jabar, dan ternyata terjadi juga di Jatim. Dari hasil evaluasi, Pemprov Jabar akan meminta rekomendasi nilai akumulasi tertinggi. Karena menurunkan passing grade, dikhawatirkan PNS yang dapat tidak berkualitas," ujarnya.
Jadi, Pemerintah Provinsi Jabar lebih merekomendasikan nilai akumulasi tertinggi pada setiap formasi jabatan bagi yang tidak lulus TKD. Tetapi, hal tersebut diputuskan oleh Kemenpan RB. Pemerintah Provinsi Jabar akan menunggu arahan saja.
Dewan : Ironis Angka Kelulusan CPNS di Jabar Rendah
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Abdul Haris Bobihoe menyarankan Pemerintah Provinsi Jabar meminta Kemenpan RB mengambil solusi melakukan ujian kembali pada TKD (Tes Kemampuan Dasar). Tanpa mengurangi passing grade, meskipun konsekuensinya akan membutuhkan biaya tinggi.
"Tetapi demi mendapatkan SDM PNS yang berkualitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar, lebih baik cara tersebut diambil daripada harus menurunkan passing grade yang akan mengakibatkan SDM PNS tidak berkualitas," harapnya.
Solusi lain, kelulusan berdasarkan akumulasi nilai tertinggi bagi peserta CPNS 2018 yang tidak lulus TKD bisa menjadi alternatif pilihan Pemprov Jabar dan Kemenpan RB. Tetapi kembali lagi, DPRD Jabar lebih menekankan ujian TKD kembali bagi peserta CPNS 2018 yang tidak lolos TKD.
"DPRD Jabar sangat berharap PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Jabar berkualitas, sebab DPRD tidak menginginkan para PNS yang berkerja dilingkungan Provinsi Jabar tidak akan mengetahui kerja atau tupoksi atau memang lambat dalam bekerja," pungkasnya. []
