Jakarta, (Tagar 11/4/2019) - Terminologi people power yang dinarasikan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dianggap tidak cocok digelontorkan di saat ini, ketika masa pesta demokrasi. Diksi tersebut diduga digunakan untuk tujuan tertentu.
Hal tersebut diungkap pengamat Politik LIPI Wasisto Raharjo Jati, saat dihubungi oleh Tagar News melalui sambungan pesan elektronik, Jakarta-Canberra, Rabu (10/4) siang.
"Istilah people power ini sebenarnya digunakan tuk menyebut upaya mobilisasi massa yang cukup besar dalam menggulingkan pemerintahan yang korup dan otoriter," kata Wasisto.
"Saya pikir, tidak pada tempatnya ketika beliau (Amien Rais) menyebut people power ini di pemerintahan Jokowi. Beliau tak punya dalil yang logis kenapa pemerintahan saat ini korup dan otoriter," imbuhnya.
Baca juga: Video: Amien Rais Ancam People Power, Jika Terjadi Kecurangan di Pilpres 2019
Lebih lanjut, akademisi yang saat ini tengah mengambil studi lanjutan di Australia itu menilai, pengambikan diksi people power digunakan Amien Rais dengan makna dan tujuan tertentu.
"Makna yang tersirat adalah, ketika misalnya terjadi kecurangan pemilu, itu hasilnya kurang memuaskan di jalur konstitusional. Maka bersiaplah menghadapi rakyat sebagai hakim," tegas Wasisto.
Diketahui sebelumnya, Amien Rais yang juga menjabat Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengaku akan menggerakkan massa melalui people power jika menemukan kecurangan saat Pemilu 2019.
Amien menyerukan people power jika ada kecurangan di pemilu mendatang, bukan mengikuti mekanisme seharusnya dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalau sampai nanti terjadi kecurangan, sifatnya terukur, sistematis dan masif, ada bukti, itu kita enggak akan ke MK, enggak ada gunanya, tapi kita langsung people power!" kata Amien Rais di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (31/3).
Baca juga: Amien Rais Wacanakan People Power, Menpan Ryamizard: Ya Itu Orang Gila
