Yogyakarta - Capaian penurunan angka kemiskinan di DIY masih jauh diatas angka kemiskinan nasional sebesar 9,41 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di DIY sebesar 11,70 persen atau hanya turun sebesar 0,18 persen dibandingkan bulan September 2018.
Target penurunan angka kemiskinan DIY berdasarkan dokumen Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022 sebesar 7,30 persen. "Artinya menurut Perda RPJMD semestinya prosentase kemiskinan turun minimal satu persen per tahun apabila dihitung dari tahun 2017," terang anggota Badan Anggaran DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, di gedung DPRD DIY, Selasa, 16 Juli 2019.
Huda menyetir data BPS yang dikeluarkan per bulan Maret 2019 bahwa penduduk miskin
di DIY masih sebesar 11,70 persen. Persentase penduduk miskin ini masih lebih tinggi dibandingka persentase penduduk miskin secara nasional yaitu sebesar 9,41 persen.
Kondisi yang ada meleset sebesar 1,8 persen dari seharusnya. Sebab target pada 2022 angka kemiskinan DIY sebesar 7‐ 8 persen.
Menurutnya, trend penurunan kemiskinan yang tidak signifikan tersebut membuat pesimis target Perda RPJMD DIY akan mampu dicapai pada tahun 2022. Sebab, dalam dua tahun pertama saja melesetnya terlalu jauh dari seharusnya.
"Karena itu diperlukan langkah sangat serius dan gebrakan besar jika ingin mengentaskan kemiskinan sesuai target RPJMD," seru Huda.
Artikel lainnya: Raba Payudara Turis, Oknum Guru di Yogyakarta Ditangkap
Ia mengutarakan masalah di atas harus menjadi evaluasi besar yang di ikutu langkah serius, bukan malah sebaliknya mencari berbagai apologi seperti indicator yang kurang sesuai dengan kondisi DIY.
"Apologi itu misalnya beralasan miskin tetapi bahagia, dan sebagainya. Kemiskinan tidak selesai dengan diskusi di atas meja, tetapi harus dengan langkah-langkah riil yang menyentuh akar permasalahan," kata dia.
Ia melihat selama ini masih banyak program pengentasan angka kemiskinan yang salah sasaran. Sasaran program pengentasan kemiskinan masih resisten diseret-seret dalam urusan politik di tengah masyarakat bawah. Program pengentasan kemiskinan harus dapat dipastikan sasarannya yang tepat.
"Misalnya berapa jumlah rumah tidak layak huni versi propinsi dan versi kabupaten
kota beda-beda, dan sebagainya," ujarnya.
Selain dua langkah diatas, hal pokok yang wajib dilakukan adalah keberpihakan anggaran. Dalam dokumen APBD DIY 2019, anggaran masih sangat kecil, dibawah lima persen dari belanja langsung. Bahkan dana keistimewaan bisa dikatakan belum menyentuh masalah penurunan angka kemiskinan.
Disamping capaian penurunan angka kemiskinan di DIY berjalan lambat, BPS juga mengumumkan tingkat ketimpangan (gini ratio) di DIY yang masih tinggi. Gini ratio di DIY per Maret 2019 masih menduduki peringkat pertama nasional yaitu sebesar 0,382 dan hanya turun 0,002 poin dibandingkan bulan
September 2019.
Artikel lainnya: Ini Alasan Perempuan Yogyakarta Enggan Berpolitik
"Jelas, dua masalah besar diatas menjadikan keprihatinan bersama dan PR besar
bagi Gubernur dan seluruh elemen Pemda DIY. Memprihatinkan karena DIY menjadi juara bertahan nasional untuk tingkat ketimpangan beberapa tahun terakhir ini,
terangnya.
Huda mengatakan karena besarnya masalah tersebut maka Pemda perlu jug melibatkan masyarakat luas dan dunia usaha harus dibuka secara terarah. Misalnya program‐program Corporate Social Responbility (CSR) harus beroreintasi pengentasan kemiskinan.
"Jika perlu diberikan intensif bagi perusahaan yang pro aktif membantu penanganan kemiskinan. Tanpa langkah signifikan, sangat pesimis target angka kemiskinan 7,3 persen pada tahun 2022 bisa tercapai, karena progress sampai saat ini meleset terlalu jauh," tandas Huda.
Terpisah, Sekretaris Daerah Pemda DIY Gatot Saptadi saat dimintai tanggapannya melalui ponsel, terkait optimisme pihak eksekutif dalam pengentasan kemiskinan di DIY, belum ada keterangan. []
