Penggusuran Tambakrejo, Ganjar Tiru Langkah Ahok

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencontoh langkah Ahok merelokasi warga Bantaran sungai BKT.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kiri) saat berdialog dengan warga korban penggusuran di Tambakrejo, Semarang Utara, Semarang, Minggu 12 Mei 2019. (Foto: Tagar/Agus Joko Mulyono)

Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku mencontoh langkah yang diambil Ahok saat melakukan penggusuran warga Tambakrejo. Langkah yang ditiru Ganjar adalah saat Ahok merelokasi warga bantaran sungai BKT.

Ganjar sengaja tidak mengecek lebih dulu kondisi warga di pengungsian agar suasana tetap kondusif. Namun dia memastikan kesiapan tempat yang akan ditinggali warga Tambakrejo, Rusunawa di Kudu dan hunian transit di Tugu Semarang.

 “Kenapa saya tidak ke lokasi itu (Tambakrejo) tapi saya masuk ke rusunawa dulu. Agar ini kayak yang di Jakarta itu dulu, waktu Ahok mindahin, itu kan protes. Tapi ki lho wes dadi wes apik rusunawane (ini lho sudah jadi bagus rusunawanya),” jelas Ganjar.

Hidup di bedeng huntara itu tidak enak tapi karena mereka yang meminta saya menghormati, turuti, dan bersepakat. Toh mereka juga rakyat kita, harus diurusi

Dia juga meniru cara Ahok dalam berkomunikasi dan bersosialisasi kepada masyarakat sekitar BKT, yakni dengan bersepeda dan berbincang dengan warga.

Sepakat di Kalimati

Kondisi 97 kepala keluarga Tambakrejo RT 5 RW 16, Semarang Utara, Kota Semarang, di tenda pengungsian cukup mengenaskan akibat penggusuran oleh Pemkot Semarang, Kamis 9 Mei 2019 lalu. Masyarakat menilai kebijakan Pemkot Semarang tidak manusiawi. Instagram Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi @hendrarprihadi mendapat protes dan hujan kritik netizen.

Kondisi demikian membuat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo turun tangan ikut mencari solusi atas penggusuran tersebut. Ganjar bersama Pemkot Semarang dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan perwakilan Komnas HAM berdialog dengan warga Tambaklorok, di Balaikota Semarang, Minggu 12 Mei 2019.  

Dia menyampaikan hasil tinjauannya di rusunawa. Namun warga tetap memilih ingin tinggal di hunian sementara (huntara) di Kalimati meski saat ini proses pengurukan tanah baru berjalan sekitar 30 %.

“Lokasi Kalimati belum diuruk dan belum ada bangunannya, kami sudah digusur seperti ini. Kami minta untuk tetap di lokasi itu karena pekerjaan kami mayoritas nelayan. Kalau harus tinggal jauh dari lokasi, bagaimana nasib kami,” tutur Ketua RT 05 RW 16 Tambakrejo, Rohmadi.

Ganjar akan menggelar rapat kecil terkait kesepakatan warga tersebut. Namun dia mengaku kasihan jika warga tinggal di huntara.

“Hidup di bedeng huntara itu tidak enak tapi karena mereka yang meminta saya menghormati, turuti, dan bersepakat. Toh mereka juga rakyat kita, harus diurusi," tukas dia.

Walikota Semarang Hendrar Prihadi menyampaikan Pemkot Semarang sudah melakukan sosialisasi dan kompromi sejak dua tahun lalu. 

“Prinsipnya kami di Pemerintah Kota Semarang sangat kompromis, sampai kemudian pada tanggal 3 Mei 2019 kami diingatkan oleh BBWS Pemali Juwana, terkait batas waktu pengerjaan proyek Banjir Kanal Timur,” katanya. []

Berita terkait