Jakarta, (Tagar 30/1/2019) - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Rahardjo Jati menyatakan demokrasi terancam apabila justifikasi agama digunakan untuk mengkerdilkan pihak lain.
Wasisto menyampaikan hal tersebut, menanggapi komentar juru bicara BPN Dahnil Anzar bahwa Ahmad Dhani korban rezim, Dahnil membawa-bawa kata tauhid.
Berita sebelumnya: Bukan Gerus Elektabilitas Jokowi, Ahmad Dhani Turunkan Pamor Prabowo
"Saya pikir argumentasi dengan memakai kata tauhid untuk menjelaskan benar atau salah dalam demokrasi itu jelas salah. Demokrasi akan terancam jika orang sudah menggunakan justifikasi agama untuk mengkerdilkan pihak lain," tutur Wasisto kepada Tagar News, Selasa sore (29/1).
Sebelumnya, melalui unggahan di Instagram Dahnil menulis, "Korban rezim, kami semua sudah sadar sejak awal bisa menimpa Dhani dan siapa pun dari kami yang bersikap menolak tunduk. Tapi yakinlah, Insya Allah kami tak surut nyali, karena yang bertauhid tak pernah kalah."
Wasisto menilai Ahmad Dhani sebenarnya sosok pluralis karena ia pengagum pemikiran politik Gus Dur.
"Hanya saja langkah politik praktis justru tidak sejalan karena AD lebih banyak menuai kontroversi yang itu mengatasnamakan kebebasan berpendapat. Kini framingnya berganti untuk kepentingan umat dan negara. Ia pengagum Gus Dur yang salah interpretasi," ujar Wasisto.
Pelajaran yang bisa ditarik dari kasus Ahmad Dhani tersebut, "Bahwa kebebasan berekspresi adalah hal mutlak, namun perlu juga untuk menimbang posisi perbedaan pendapat yang perlu disikapi secara arif dan bijaksana daripada menggunakan sentimen identitas yang justru mengarah konflik melebar," tutur Wasisto.
Terpidana kasus ujaran kebencian Ahmad Dhani dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (28/1).
Ahmad Dhani ditahan di lembaga pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. []
