TAGAR.id, Jakarta - Suatu hari tahun 2016 atau 2017, Mahfud saat itu sedang dikantor, didatangi orang dari ACT. Pernah juga Mahfud MD usai khotbah Jumat di sebuah masjid di Sumatera, ditodong orang ACT.
ACT atau Aski Cepat Tanggap, sebuah yayasan pengelola dana umat untuk kemanusiaan. ACT menodong Mahfud MD untuk memberikan endorsement tentang betapa mulia tugas ACT untuk kemanusiaan.
Pengalaman itu diceritakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di akun Twitter-nya, Selasa, 5 Juli 2022.
Saat meminta endorsement pihak ACT tiba-tiba datang ke kantor saya, dan pernah menodong ketika saya baru selesai memberi khutbah Jumat di sebuah masjid raya di Sumatera.
Endorsement adalah bentuk iklan atau promosi dengan menggunakan tokoh atau selebriti terkenal yang memiliki pengakuan, kepercayaan, rasa hormat, dan sebagainya dari banyak orang.
Mahfud MD masih ingat bagaimana ACT menodongnya untuk memberikan endorsement.
"Saat meminta endorsement pihak ACT tiba-tiba datang ke kantor saya, dan pernah menodong ketika saya baru selesai memberi khutbah Jumat di sebuah masjid raya di Sumatera," ujar Mahfud.
Pada saat itu orang dari ACT, kata Mahfud, "Menerangkan tujuan mulianya bagi kemanusiaan."
Mahfud MD menjelaskan alasannya waktu itu mau memberikan endorsement untuk ACT.
"Saya memberi endorsement pada kegiatan ACT karena alasan pengabdian bagi kemanusiaan di Palestina, korban ISIS di Syria, dan bencana alam di Papua," ujar Mahfud MD.
ACT belakangan diduga mengalirkan dana untuk organisasi teroris. Bukan itu saja. ACT juga diduga menjadi tempat pesta pora para pengurusnya dengan gaji ratusan juta dan fasilitas mobil mewah.
Mahfud MD memantau perkembangan terkini ACT. "Jika ternyata dana-dana yang dihimpun itu diselewengkan, maka ACT bukan hanya harus dikutuk tapi juga haruss diproses secara hukum pidana."
"Saya sudah meminta PPATK untuk membantu Polri dalam mengusut ini," kata Mahfud MD pula.
Sebelumnya, PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melaporkan ACT ke BNPT (Badan Nasional Penganggulangan Terorisme) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 karena meliaht indikasi aliran dana ACT ke organisasi terlarang.
Pada saat bersamaan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri juga sedang menyelidiki dugaan penyimpangan yang terjadi di ACT.
Presiden ACT Ibnu Khajar membantah yayasannya berhubungan dengan organisasi teroris. Ia juga mengatakan ACT transparan dengan membuka laporan keuangan di website resminya. Laporan keuangan untuk diketahui publik.
Ibnu Khajar juga mengatakan laporan keuangan ACT mendapatkan penilaian Wajar tanpa pengecualian (WTP). WTP adalah opini tertinggi terhadap laporan keuangan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). []
