Lebak - Ekonom Banten Dr Rizqullah mengatakan karantina wilayah di Banten bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda) atau pemerintah kota (Pemkot). Menurut dia, melibatkan semua unsur masyarakat, mulai dari pengusaha dan para dermawan untuk ikut sama-sama memikirkan solusi yang tuntas dan komprehensif.
Pemda harus segera mengantisipasi dengan membuat perencanaan strategis, apa yang akan dan harus dilakukan.
"Oleh karena itu perlu dibicarakan bersama, nggak mungkinlah Pemda bisa mengatasi sepenuhnya berdasarkan anggaran yang ada, kecuali kalau memang seluruh alokasi anggaran yang sudah ada dipindahkan untuk mengatasi penanganan covid-19,"ujar Dr Rizqullah saat dihubungi Tagar melalui sambungan telepon, Senin, 30 Maret 2020
Untuk itu, kata dia, perlu pembahasan yang yang cepat dan tuntas di pemda maupun DPRD. Sebelum penyebaran Covid-19 belum separah Italia dan Spanyol.
"Pemda harus segera mengantisipasi dengan membuat perencanaan strategis, apa yang akan dan harus dilakukan, karena tinggal masalah waktu. Kalau situasi memburuk pembatasan yang semakin meluas itu dimungkinkan," tuturnya.
Hal itu, kata Rizqullah, akan mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat, terutama para pelaku ekonomi mikro seperti pedagang baso, pedagang mie dan lainnya.
"Sudah bisa dilakukan (karantina wilayah), hanya tinggal menunggu waktu saja. Sekarang orang dari Jakarta pulang kampung sudah ke empat provinsi. Kita kan nggak tahu mereka selama di Jakarta," ucapnya.
Karantina wilayah, kata Rizqullah, belum pernah dijalani dan belum ada yang melakukannya. Sehingga, tidak ada yang memiliki pengalaman melakukan hal itu.
"Masih meraba-raba mau seperti apa, bagaimana cara, dan konsekuensi melakukan karantina wilayah. Jadi banyak pihak yang masih gamang untuk melakukannya," ujar dia.
Persoalannya, kata Rizqullah, bukan hanya untuk bagaimana menutupi kebutuhan hidup masyarakat, tetapi bagaimana mendukung biaya operasional dari rumah sakit, tenaga medis, dan apa yang harus diupayakan.
"Kita harus segera mengambil action, panggil itu DPRD ajak pembahasan ini, untuk kepentingan yang sangat urgent ini dan bilamana diperlukannya undang itu para pengusaha, dermawan juga tokoh masyarakat. Kepentingan umat harus dikedepankan, jangan dianggap sepele," ujar dia.
Untuk informasi, beberapa daerah di Banten telah memberlakukan pemberentian operasional atau pembatalan jalan Kereta Api (KA) lokal. Upaya pencegahan penyebaran virus Corona yang semakin meluas di wilayah Provinsi Banten.
Bahkan, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya sudah melayangkan surat ke instansi yang membidangi transportasi umum seperti PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Perum Damri untuk menghentikan sementara operasional. []
