Indonesia
Pemkot Jambi Segel Rumah Ibadah, GMKI Keluarkan Seruan Aksi Bersama
Fokus isu "Pemerintah, Polri, dan TNI Jangan Tunduk Pada Tindakan Intoleran", "Pemerintah Lindungi Hak Konstitusi Setiap Warga Negara", "Mahasiswa dan Rakyat Indonesia Menolak Aksi Kebencian dan Intoleran".
Penyegelan salah satu gereja di Jambi yang dilakukan oleh Pemkot Jambi. (Foto: pengurus gereja)

Jakarta, (Tagar 30/9/2018) – Menyusul peristiwa ratusan warga negara Indonesia tidak lagi dapat beribadah di rumah ibadah di kota Jambi, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menggelar Aksi Serentak GMKI di seluruh Indonesia pada hari Senin, 1 Oktober 2018.

Pengurus Pusat GMKI Sahat Martin Philip Sinurat (Ketua Umum Demisioner) mengungkapkan, ratusan warga negara Indonesia di Kota Jambi beberapa hari lalu tidak lagi dapat beribadah di rumah ibadah yang selama belasan tahun telah mereka gunakan.

“Rumah ibadah yang biasa mereka gunakan disegel oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi,” ujar Sahat dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tagar News, Minggu (30/9).

Penyegelan, sebut Sahat, dilakukan Pemkot Jambi terhadap tiga gereja yaitu GSJA, GMI dan HKI pada hari Kamis, 27 September 2018 di Kelurahan Kenali Barat, Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Menurut GMKI, penyegelan tersebut dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah Kota Jambi melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi serta didampingi pihak Polres Kota Jambi dan TNI Kodim Kota Jambi.

“Negara melalui Pemerintah Kota Jambi seharusnya hadir untuk Menjamin Hak Setiap Warga memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, bukan malah melarang warganya beribadat bahkan melakukan penyegelan terhadap rumah ibadah (Pasal 28 E dan Pasal 29 UUD 1945),” paparnya.

GMKI menyatakan, Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dengan hak-hak dasarnya telah dijamin di dalam konstitusi harus setia pada prinsip “tidak ada mayoritas dan minoritas di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara”.

Menurut GMKI, hak-hak dasar yang dijamin di dalam konstitusi tidak boleh sama sekali dikesampingkan walaupun ada desakan dari sekelompok orang. Untuk itu Negara diberikan kewenangan agar dapat menjaga dan memastikan hak-hak dasar itu dijalankan.

Bahwa ketika negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Jambi dan TNI-Polri justru melakukan penyegelan terhadap rumah ibadah, maka Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia selanjutnya sebagaimana keterangan tertulisnya menyatakan:

1.Tindakan penyegelan rumah ibadah yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi telah melanggar konstitusi yaitu Pasal 28 E UUD “kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya”.

2.Pemerintah Kota Jambi tidak melaksanakan perintah Konstitusi yaitu Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) “Negara Menjamin Kemerdekaan memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya”.

3.Pemerintah Kota Jambi tidak menjalankan SKB dua menteri, Menteri Agama Nomor 9 tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Hal Kerukunan Umat Beragama dan Rumah Ibadat yaitu tentang “Membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadah” sementara Gereja tersebut telah berdiri sebelum berlakunya SKB dua Menteri.

"Selanjutnya GMKI meminta sejumlah hal," kata Alan Christian Singkali yang mendampingi Sahat Sinurat.

1.Pemerintah Kota Jambi mencabut penyegelan Rumah Ibadah terhadap ketiga gereja yaitu GSJA, GMI, dan HKI.

2. Pemerintah Kota Jambi tidak tunduk kepada tekanan organisasi massa apabila tidak sesuai dengan konstitusi atau UUD 1945.

3.Aparat Kepolisian dan TNI harus selalu setia kepada tugas yang diberikan oleh UUD 1945 untuk menjamin kemerdekaan masyarakat memeluk agamanya masing-masing yaitu memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang di rumah ibadahnya masing-masing.

4. Pemkot Jambi, Polres Kota Jambi, dan TNI Kodim Kota Jambi harus belajar tentang kehidupan yang toleran dari masyarakat di Sulawesi Utara, Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan daerah lainnya, dimana rumah ibadah setiap agama dapat berdiri dengan aman dan damai tanpa ada gangguan dari pemerintah daerah ataupun masyarakat. Pengurus Pusat GMKI bersedia untuk datang ke Kota Jambi dan mengajarkan serta mencontohkan kepada Pemkot Jambi, Polres Kota Jambi, dan TNI Kodim Kota Jambi tentang bagaimana menjaga kehidupan yang toleran di tengah masyarakat yang multikultur.

5. Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Agama harus menunjukkan bahwa "Negara hadir melindungi hak-hak setiap warga negaranya" yakni dengan memperhatikan permasalahan rumah ibadah di seluruh Indonesia secara khusus Penyegelan Rumah Ibadah di Kota Jambi.

6. Solidaritas dari seluruh umat beragama di Indonesia serta organisasi mahasiswa untuk bersama-sama dan bahu-membahu mendesak Pemerintah untuk menjamin dan melindungi hak setiap warga negara sesuai dengan konstitusi.

7. GMKI se-Tanah Air untuk melakukan aksi serentak di seluruh Indonesia pada hari Senin, 1 Oktober 2018 di depan Kantor Pemerintah daerah masing-masing, kantor DPR, Polri, dan TNI dengan fokus isu, "Pemerintah, Polri, dan TNI Jangan Tunduk Pada Tindakan Intoleran", "Pemerintah Lindungi Hak Konstitusi Setiap Warga Negara", serta "Mahasiswa dan Rakyat Indonesia Menolak Aksi Kebencian dan Intoleran".

“Demikian seruan aksi ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dengan segera oleh para pimpinan cabang GMKI se-Tanah Air. Kiranya Tuhan memimpin setiap rencana yang akan kita lakukan. Ut Omnes Unum Sint,” sebut Sahat Sinurat seraya menyertakan tagar #NegaraHadirMelindungiHakWargaNegara #LawanKebijakanIntoleransi #LawanPemdaIntoleran. []

Berita terkait
0
Dinpar Beri Bantuan Khusus Pariwisata di Sumbar
Dinas Pariwisata Sumatera Barat (Sumbar) memberikan 40 persen bantuan keuangan khusus Pariwisata Sumbar.