Simalungun, (Tagar 22/6/2018) – Alat pemindai sonar atau "scane sonar" siap didatangkan untuk melacak keberadaan KM Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara.
Kepala Kantor SAR Medan Budiawan mengatakan, tim gabungan telah mengoperasionalkan pemindai sonar milik TNI Angkatan Laut. “Peralatan ini dibawa dan diletakkan di sebuah kapal, lalu diturunkan dengan alat seperti crane ke perairan Danau Toba,” jelasnya di Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun, Jumat (22/6).
Selanjutnya, untuk lebih memaksimalkan proses pencarian, pihaknya berencana mendatangkan satu lagi alat pemindai sonar dari Kantor SAR Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dengan pemanfaatan dua alat pemindai sonar, diharapkan penemuan fisik KM Sinar Bangun lebih cepat dilakukan.
Budiawan seperti dikutip Antara menyebutkan, pada hari kelima proses penyelamatan korban, pihaknya memperluas lokasi pencarian dari titik awal tenggelamnya KM Sinar Bangun. "Direncanakan, luas pencariannya berkisar 10-20 km," ujarnya.
Kosongkan Pelabuhan
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, Jumat (22/6), "menstrerilkan" posko di Pelabuhan Tigaras. Tenda-tenda tempat tinggal sementara personel tim, keluarga korban, mobil ambulans dan kru televisi serta truk angkutan barang dipindahkan ke luar dermaga utama.
Petugas terlihat sibuk memindahkan peralatan, sedangkan kepolisian mengatur kelancaran arus lalulintas.
Bupati Simalungun JR Saragih mengatakan, pengosongan area itu untuk mobilitas dua unit helipad yang diperbantukan melakukan pencarian dari jalur udara.
Helipad itu, kata dia, nantinya akan terbang dengan ketinggian rendah, sebatas kemampuan menyisir perairan Danau Toba di lokasi tenggelamnya kapal sampai radius tertentu. “Pencarian dilakukan di atas permukaan mengerahkan perahu karet dan kapal, dalam air dengan tim penyelam serta udara,” jelas JR Saragih.
Adapun keluarga korban diimbau untuk menunggu hasil temuan tim pencarian di RSUD Tuan Rondahaim Saragih, Pamatang Raya yang menjadi posko tim DVI Polri.
Perlu Perjelas Kewenangan
Di sela-sela pencarian penumpang KM Sinar Bangun, JR Saragih menilai perlunya upaya memperjelas dan mempertegas kewenangan pengawasan operasional kapal di perairan Danau Toba.
JR Saragih mengungkapkan, dengan tonase di atas 5 GT, izin operasional kapal di Danau Toba umumnya kewenangan Dinas Perhubungan Pemprov Sumatera Utara.
“Jika sudah mengeluarkan izin, seharusnya Dinas Perhubungan Sumatera Utara memberikan tembusan tentang izin kapal tersebut ke pemerintah kabupaten,” kata JR Saragih di Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun.
Menurut dia, tembusan tersebut perlu berisi keterangan mengenai nama kapal, tonase, pemilik, dan rute yang diizinkan, sehingga pemerintah kabupaten dapat mengetahuinya.
Dia juga menjelaskan tentang tanggung jawab Pemkab dalam pengawasan operasional yang dikeluarkan pihak provinsi. Selama ini, kata dia, pemerintah kabupaten sering mengalami kesulitan dalam pengawasan karena tidak mendapatkan informasi yang jelas.
Selain itu, ada indikasi tumpang tindih dalam pengawasan sehingga tidak memaksimalkan tugas pengawasan.
Dia mencontohkan operasional di Pelabuhan Tigaras. "Di sini juga ada petugas Dinas Perhubungan dari provinsi," ujarnya.
Sebelumnya, KM Sinar Bangun yang mengangkut seratusan penumpang tenggelam di perairan Danau Toba. Kapal diperkirakan tenggelam di wilayah sekitar antara Kecamatan Simanindo (Kabupaten Samosir) dengan Desa Tigaras, Kecamatan Dolok Pardamean (Kabupaten Simalungun), Sumatera Utara, Senin (18/6), sekitar pukul 17.30 WIB.
Terkait peristiwa tersebut, Polri berencana melakukan penyelidikan, baik mengenai faktor keselamatan pelayaran mau pun pengawasan atas operasional kapal.
Sampai hari kelima sejak KM Sinar Bangun tenggelam, tim gabungan telah menemukan 21 orang korban. Tiga orang di antaranya meninggal, yakni atas nama Tri Suci Wulandari (24) warga Aceh Tamiang, Fahriyanti (47) warga Binjai, dan Indah Juwita Saragih (22) warga Kabupaten Simalungun.
Adapun warga yang melaporkan anggota keluarganya belum ditemukan mencapai 188 orang. (yps)
