Pemerintahan Taliban Singkirkan Peran Perempuan

Taliban juga melarang televisi, musik, film, make-up, dan melarang anak perempuan berusia 10 tahun ke atas untuk bersekolah.
Aksi protes perempuan Afghanistan menuntut hak di bawah kekuasaan Taliban di Kabul, 3 September 2021 (Foto: voaindonesia.com - AP Photo/Wali Sabawoon)

Jakarta - Pemerintahan Taliban yang baru-baru ini diumumkan tidak membuka peran perempuan dalam sistem pemerintahan itu. Sebagaimana diberitakan DW pada Rabu, 8 September 2021, Taliban dikabarkan juga membubarkan Kementerian Urusan Perempuan.

“Taliban juga dilaporkan membubarkan Kementerian Urusan Perempuan, beberapa hari setelah dengan keras menindak protes yang dipimpin perempuan terhadap pembatasan kebebasan mereka di bawah pemerintahan Taliban."

“Juga tidak ada perempuan dalam struktur kekuasaan baru, sesuatu yang telah diserukan oleh para pengunjuk rasa di Kabul karena perempuan takut kehilangan hak-hak mereka yang telah diperoleh dengan susah payah,” imbuh laporan itu.

Banyak peran di pemerintahan dipegang tokoh kunci Taliban, termasuk Mullah Hasan Akhund yang ditunjuk sebagai perdana menteri. Tetapi tidak ada perempuan yang ditunjuk dalam pemerintahan sementara ini.

“Juga tidak ada perempuan dalam struktur kekuasaan baru, sesuatu yang telah diserukan oleh para pengunjuk rasa di Kabul karena perempuan takut kehilangan hak-hak mereka yang telah diperoleh dengan susah payah,” imbuh laporan itu.

Di bawah kepemimpinan Mullah Mohammed Omar (yang diperkirakan meninggal pada 2013), Taliban juga melarang televisi, musik, film, make-up, dan melarang anak perempuan berusia 10 tahun ke atas untuk bersekolah.

Hibatullah Akhundzada menjadi panglima tertinggi Taliban pada Mei 2016, dan sekarang menjadi pemimpin Afghanistan atau sekarang disebut sebagai Imarah Islam Afghanistan.

Pada 1980-an, ia berpartisipasi dalam perlawanan terhadap kampanye militer Uni Soviet di Afghanistan. Tetapi reputasinya lebih sebagai pemimpin agama dari pada komandan militer.

Meskipun disebut bahwa Hibatullah Akhundzada menjadi pemimpin tertinggi Afghanistan, tidak ada kabar yang menyebutkan keberadaan dirinya. Dalam pembentukan pemerintahan, dirinya pun tidak muncul.

Wartawan Afghanistan Ali Latifi mengatakan kepada DW, adalah Mawlawi Hibatullah Akhundzada, yang adalah "pemimpin Taliban sejauh yang kami tahu."

Latifi mengatakan, ada kepercayaan pada desas-desus bahwa pemimpin tertinggi kelompok militan itu sejak 2016 telah meninggal, meskipun ada jaminan dari Taliban untuk sebaliknya.


Juga tidak ada perempuan dalam struktur kekuasaan baru, sesuatu yang telah diserukan oleh para pengunjuk rasa di Kabul karena perempuan takut kehilangan hak-hak mereka yang telah diperoleh dengan susah payah


Seolah ingin menghilangkan rumor semacam ini, Taliban mengeluarkan pernyataan dari Akhundzada pada Selasa.

Dikenal sebagai pemimpin tertinggi kelompok itu, Akhundzada mengucapkan selamat kepada negara atas "pembebasan dari kekuasaan asing" dan menegaskan bahwa "di masa depan, semua masalah pemerintahan dan kehidupan di Afghanistan akan diatur oleh Syariat suci.”

Di bawah visi ekstremis Taliban, ini berarti sedikit hak bagi perempuan dan minoritas dan pemahaman yang represif tentang aturan yang diberikan dalam Al-Quran.

Akhundzada sebelumnya mengatakan pemerintah baru akan terus menegakkan semua perjanjian dan perjanjian internasional yang tidak melanggar interpretasi hukum Islam. Namun sepertinya janji itu masih perlu dibuktikan.[]

Baca Juga:

Berita terkait
Rakyat Afghanistan Tolak Dukung Pemerintahan Taliban
Rakyat Afghanistan menolak permintaan pimpinan Taliban, Hibatullah Akhundzada, untuk mendukung pemerintahan sementara.
Maskapai Afghanistan Bersiap Buka Penerbangan Internasional
Maskapai nasional Afghanistan sedang bersiap untuk melanjutkan penerbangan internasional minggu depan.
Menlu 6 Negara Tetangga Bahas Perkembangan Afghanistan
Taliban telah menguasai Afghanistan setelah pasukan Amerika Serikat mengakhiri perang yang sia-sia selama dua dekade.
0
Pemerintahan Taliban Singkirkan Peran Perempuan
Taliban juga melarang televisi, musik, film, make-up, dan melarang anak perempuan berusia 10 tahun ke atas untuk bersekolah.