Pemerintah Terus Tingkatkan Tata Kelola Industri Sawit

Industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu industri strategis karena lebih dari 16,4 juta orang hidup dan bekerja di industri.
Pemerintah Terus Tingkatkan Tata Kelola Industri Sawit.(Foto: Tagar/Kemenko Marves)

TAGAR.id, Jakarta  - Industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu industri strategis karena lebih dari 16,4 juta orang hidup dan bekerja di industri tersebut. 

Selain itu, industri ini juga merupakan penghasil eskpor terbesar. Oleh karena itu, sebagai bagian dari peningkatan tata kelola industri sawit, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk dilakukan audit terhadap tata kelola kelapa sawit.

“Sebagai bagian dari peningkatan tata kelola industri sawit, Presiden memerintahkan untuk dilakukan audit terhadap tata kelola yang berjalan saat ini. Pemerintah juga terus mengambil berbagai langkah untuk dapat mencapai target dari sisi hulu hingga hilir,” imbuh Menko Luhut.


Ekspor kita masih menjadi salah satu yang kuat di dunia. Kita semua harus hati-hati melihat pergerakan dunia ini. Kita beruntung sampai hari ini masalah pangan masih oke banget.


Hal ini disampaikan pada acara Penyerahan Data Perkebunan Sawit Kabupaten dalam rangka Audit Perkebunan Sawit Seluruh Indonesia belum lama ini.

Menko Luhut menyampaikan pemerintah terus mengambil berbagai langkah untuk dapat mencapai target dari sisi hulu (perkebunan) sampai ke hilir (industri pengolahan kelapa sawit, oleochemical, biodiesel). 

Hal ini akan membantu melengkapi data dan informasi, sehingga pembuatan kebijakan menjadi lebih akurat.

Dihadapkan pada situasi tekanan ekonomi dunia, peran kelapa sawit sangat besar, baik dari sisi hulu maupun hilir. Kelapa sawit berperan besar terhadap ekonomi Indonesia. 

Selain salah satu penyumbang terbesar ekspor dan penerimaan negara, harga tandan buah segar (TBS) dan minyak goreng yang terjangkau membantu menjaga tingkat konsumsi.

“Untuk masalah harga TBS belum bisa dikomunikasikan sekarang, karena kita juga harus melihat perkembangan,” jelasnya.

Permasalahan masih terjadi di sisi hulu, realisasi ekspor masih membutuhkan waktu untuk kembali normal pasca larangan ekspor. Namun, di awal Juli telah terjadi percepatan realisasi ekspor mencapai 267 ribu ton dalam sehari.

Percepatan ekspor dilakukan dengan meningkatkan rasio pengali 1:7 untuk SIMIRAH 2.0. Realisasi DMO SIMIRAH 2.0 (pengiriman dari produsen ke distributor 1) telah mencapai 281 ribu ton. 

Dengan rasio pengali 1:7 dan sisa alokasi dari program transisi dan percepatan, terdapat alokasi ekspor hingga 4 juta ton untuk bulan Juli. Langkah percepatan realisasi ekspor ini akan mampu mendorong pengosongan tangki dan membantu meningkatkan harga TBS di tingkat petani.

Walaupun dunia sedang dihadapkan pada tantangan krisis energi dan pangan, namun pemulihan ekonomi Indonesia tetap berjalan kuat dan cepat. 

Menko Luhut menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan I 2022 lebih baik dibandingkan dengan banyak negara di dunia. Selain itu, pertumbuhan ekspor Indonesia menjadi salah satu tertinggi di dunia pada Mei 2022 lalu.

“Ekspor kita masih menjadi salah satu yang kuat di dunia. Kita semua harus hati-hati melihat pergerakan dunia ini. Kita beruntung sampai hari ini masalah pangan masih oke banget,” imbuh Menko Luhut. [[]

Berita terkait
Soal Pengendalian Minyak Goreng, Menko Luhut: Kita Segera Perbaiki Harga TBS di Petani
Menko Luhut memastikan bahwa Pemerintah saat ini tengah berupaya menemukan keseimbangan antara target dari sisi hulu hingga hilir.
Jurus Menko Luhut Atasi Kasus Covid-19 yang Melonjak Lagi
Melonjaknya kasus ini, kata Luhut, disebabkan oleh varian ini berdasarkan pengalaman negara lain jauh lebih rendah dari Omicron.
Soal Penyaluran CPO & Pengendalian Migor, Menko Luhut: Pastikan dari Hulu ke Hilir
Menko Luhut mengungkapkan terkait program percepatan Penyaluran Crude Palm Oil (CPO) dan pengendalian minyak goreng. Simak ulasannya.