UNTUK INDONESIA

Pemerintah Tegas Melarang Warga Mudik Lebaran 2021

Masyarakat diimbau tetap di rumah untuk merayakan hari raya Idul Fitri 2021 mendatang sebagai bagian dari upaya mencegah penyebaran Covid-19
Sejumlah calon penumpang bersiap memasuki bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, 23 Desember 2020. Berdasarkan data Dishub Terminal Kampung Rambutan per-tanggal 22 Desember 2020 jumlah pemudik yang diberangkatkan menuju luar Jakarta melalui Terminal Kampung Rambutan sebanyak 4.699 penumpang, sementara jumlah penumpang bus yang tiba di Jakarta sebanyak 11.397 penumpang. (Foto: Antara/Galih Pradipta)

Jakarta – Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah melarang masyarakat mudik ke kampung halaman mereka masing-masing untuk merayakan hari raya Idul Fitri 2021 nanti, karena pandemi virus corona (Covid-19) belum usai. Ghita Intan melaporkannya untuk voaindonesia.com.

Berdasarkan pengalaman tahun 2020, menurut Airlangga, pasca liburan panjang lebaran terjadi kenaikan kasus harian positif Covid-19 hingga 93%. Bahkan, liburan panjang hari kemerdekaan pada Agustus tahun lalu pun menyumbang kenaikan kasus harian sebanyak 119%.

“Oleh karena itu, Pak Presiden minta kebijakan pengendalian agar segera dilaksanakan dan pemerintah melalui Kemenko PMK sudah menyampaikan sudah ada larangan mudik dan juga sudah disiapkan Surat Edaran dari Menteri Agama yang mengatur berbagai kegiatan keagamaan selama bulan Ramadhan,”ungkap Airlangga dalam telekonferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, 7 April 2021.

menko perekonomianMenko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menhub, Budi Karya Sumadi, memberikan keterangan pers usai Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, 07 April 2021 sore. (Foto: voaindonesia.com - Humas Setkab/Rahmat)

Langkah pelarangan mudik ini, menurut Airlangga, harus diambil mengingat di sejumlah negara-negara di Kawasan Eropa dan Asia, terjadi lagi kenaikan kasus positif corona gelombang ketiga atau third wave. Pemerintah juga mewaspadai penyebaran varian baru virus corona yang sudah masuk ke tanah air.

“Di mana di Inggris terjadi kenaikan di bulan Januari demikian pula di Belanda, Spanyol. Dan untuk negara Asia seperti di India dan juga di Papua Nugini sehingga ini menunjukkan bahwa COVID-19 belum selesai dan kita harus tetap berhati-hati,” tuturnya.

Lanjutnya, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara mikro, diklaim telah menurunkan angka kasus aktif Covid-19 di tanah air, hingga single digit yaitu 7,4%, di mana kasus aktif corona di tingkat global masih 17,3%. Tingkat kesembuhan berada di level 89,9%. Di mana global 80,5%. Namun, kasus kematian masih 2,7% sementara global 2,17%.

1. Jutaan Warga Berpotensi Mudik

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengungkapkan berdasarkan hasil survei diperkirakan jutaan masyarakat bakal mudik ke kampung halaman apabila tidak ada larangan mudik.

Tunda MudikSpanduk berisi seruan untuk menunda mudik menjelang puasa dan Lebaran di Jalan Sudirman, Serang, Banten, Kamis, 9 April 2020. Presiden Jokowi melarang mudik Lebaran untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. (Foto: Antara/Asep Fathulrahman)

“Menhub melakukan suatu survei terhadap satu jumlah responden yang banyak, di mana apabila tidak ada larangan mudik, maka 33 persen orang masih mudik. Artinya ada 81 juta orang akan mudik. Tetapi kalau ada larangan mudik, orang yang ingin mudik 11 persen dengan angka 27 juta. Itu jumlah yg banyak,” ujar Budi.

Ia menjelaskan, tujuan mudik paling banyak adalah dari Jabodetabek ke wilayah Jawa Tengah sebanyak 37% atau 12 juta orang, Jawa Barat 23% atau enam juta orang, dan Jawa Timur.

konpres menko pmkMenko PMK, Muhadjir Effendy, memberikan keterangan pers usai Rakor membahas kebijakan mudik lebaran tahun 2021, Jumat, 26 Maret 2021 (Foto: setkab.go.id - Humas Kemenko PMK)

Budi mengatakan beberapa alasan penting mengapa mudik lebaran pada tahun ini tetap dilarang. Pertama, pasca liburan panjang natal tahun lalu, kenaikan kasus positif Covid-19 yang drastis telah menyebabkan kematian ratusan tenaga kesehatan.

“Kemudian negara-negara maju pun sekarang sedang mengalami satu kenaikan yang sangat signifikan, seperti USA, India, dan beberapa negara di eropa,” tuturnya.

Maka dari itu, pemerintah akan melakukan berbagai mitigasi untuk mencegah masyarakat mudik ke kampung halamannya. Ia mengatakan untuk jalur darat pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kakorlantas untuk melakukan penyekatan di lebih dari 300 lokasi.

Untuk jalur laut, dan juga jalur kereta api pemerintah pun akan memberikan layanan secara terbatas, untuk mencegah masyarakat bepergian.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, kita tegas melarang mudik dan kami juga mengimbau agar yang berkeinginan mudik untuk tinggal di rumah saja,” kata Budi.

2. Larangan Mudik Tidak 100% Efektif Tekan Kasus Covid-19

Ahli Epidemilogi Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, mengatakan memang larangan mudik akan berdampak kepada berkurangnya mobilitas dan interaksi manusia dalam jumlah yang besar. Namun, kebijakan ini menurutnya tidak akan efektif menekan perebakan wabah virus corona secara maksimal.

epidemiolog griffithEpidemiolog Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, dalam tangkapan layar. (Foto: voaindonesia.com - VOA/Nurhadi Sucahyo)

“Tidak akan 100 persen karena (kebijakan) ini juga dilakukan di mana sebagian pasti sudah pergi (mudik) atau sudah merencanakan pergi,” ujar Dicky kepada VOA.

Menurutnya, kebijakan pelarangan mudik harus dibarengi dengan tetap mengoptimalkan kualitas dan kuantitas daripada kebijakan “3T” yakni testing, tracing dan treatment beserta sosialisasi protokol kesehatan “5M”.

“Apalagi dengan ancaman strain baru. Dengan mutasi E484K yang sudah ditemukan di Indonesia kan ini suatu sinyal sangat serius, bahwa kita harus menguatkan respon “3T” dan “5M” kita secara kuantitas dan kualitas, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan harus komitmennya tinggi dan konsisten, itu yang harus dilakukan di setiap level pemerintahan,” jelasnya.

Di sisi lain, Dicky juga meragukan klaim pemerintah bahwa kasus aktif Covid-19 telah turun akibat kebijakan PPKM Mikro. Pasalnya, positivity rate Covid-19 di Indonesia masih bergerak fluktuatif.

“Kemudian tentang klaim kasus turun ini menurut saya argumentasinya masih lemah. Kalau kasus turun, terus positivity rate-nya juga sudah setidaknya di bawah delapan persen, lebih bagus lima persen ke bawah, sehingga itu lebih valid, lebih kuat argumentasinya. Tapi kalau tes positivity rate kita masih begitu fluktuatif dengan rata-rata jauh di atas 10 persen, itu lemah klaimnya,” kata Dicky (gi/ab)/voaindonesia.com. []

Berita terkait
Pemerintah Larang Mudik Lebaran Tahun 2021 Cegah Pandemi
Pemerintah larang mudik Lebaran tahun 2021 yang berlaku mulai tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021 sebagai upaya cegah lonjakan pandemi Covid-19
0
Pemerintah Tegas Melarang Warga Mudik Lebaran 2021
Masyarakat diimbau tetap di rumah untuk merayakan hari raya Idul Fitri 2021 mendatang sebagai bagian dari upaya mencegah penyebaran Covid-19