Pemerintah Akan Rilis Aturan Baru Tarif Listrik EBT

Pemerintah berencana memperbaiki harga tarif listrik energi terbarukan (EBT) agar lebih kompetitif.
Instalasi pembangkit listrik panas bumi dikelola Sarulla Operation Ltd (SOL) Desa Simataniari, Pahae Julu, Tapanuli Utara meledak, Selasa (5/3). (Foto: Tagar/Jumpa P Manullang)

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif berencana memperbaiki harga tarif listrik energi baru terbarukan (EBT). Hal ini  bertujuan agar lebih kompetitif dan dapat menjamin investasi para investor melalui aturan baru.

Menurutnya, energi baru terbarukan itu mempunyai daya tarik. Namun, di sisi lain, biaya produksi energi ini ongkosnya masih mahal. "Untuk itulah, sekarang ini kita sedang menyiapkan  peraturan baru mengenai tarif yang dirasakan oleh calon investor itu akan lebih menarik," kata Arifin melalui siaran pers Kementerian ESDM, seperti dikutip Tagar, Selasa, 15 September 2020.

Kalau masalah tarif itu sudah dapat diselesaikan, maka EBT akan jalan dan investor akan terjamin return-nya.

Baca Juga: Energi Terbarukan Ramah Lingkungan di Malang 

Terkait pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan, kata Arifin, saat ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi yang ada. "Kita punya potensi energi terbarukan itu sebesar 417,8 Giga Watt total, tetapi beberapa persen yang sudah dimanfaatkan, hanya 2,5 persen saja dari total potensi energi terbarukan yang kita miliki. Kita punya sumber energi geothermal, punya sinar matahari, kita punya biomassa, sumber tenaga air, ini semuanya belum teroptimalkan. Untuk ini secara bertahap harus didorong," ucapnya.

Sejauh ini, tantangan dari pemanfaatan EBT yakni tarif listrik EBT yang masih belum menarik bagi para investor, sehingga meski potensinya besar, investor enggan berinvestasi. Ini yang membuat pemerintah akan menerbitkan aturan baru terkait listrik EBT yang lebih baik dalam waktu dekat agar menjadi daya tarik bagi investor.

Arifin menambahkan, yang menjadi masalah sekarang itu masalah tarif. Jadi kalau masalah tarif itu sudah dapat diselesaikan, maka EBT akan jalan dan investor akan terjamin return dari investmentnya mereka. 

"Pemanfaatan EBT ini menjadi faktor yang sangat penting bagi Indonesia di masa kini dan mendatang karena akan mengurangi pemakaian energi fosil, walaupun tidak seharusnya bisa dihapus," ujar Arifin.

Proses penyusunan regulasi terkait tarif listrik EBT, kata dia, diperkirakan bisa selesai segera atau setidaknya dalam tahun ini. Proses ini juga sudah melalui beberapa kali diskusi dengan para pelaku bisnis di sektor energi baru terbarukan.

"Pemerintah juga mengambil beberapa inisiatif, antara lain misalnya untuk geothermal resiko eksplorasi akan diserap oleh pemerintah, sehingga mengurangi resiko pada investor," tutur Arifin.

Seperti diketahui, pemanfaatan EBT sebagai sumber energi menjadi harapan besar bangsa Indonesia. Pemerintah menargetkan bauran energi nasional 23% bersumber dari EBT di tahun 2025 mendatang. Ini tertuang pada kebijakan energi nasional (KEN).

Simak Pula: Listrik Gratis 3 Bulan, ESDM Anggarkan Rp 110 T

Kebijakan tersebut sudah diimplementasikan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019-2038 yang menjadi dasar Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) maupun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2019-2028. []

Berita terkait
ESDM: Smelter Butuh Pasokan Listrik 4.798 MW
Industri pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) membutuhkan pasokan listrik hingga 4.798 megawatt seperti dikatakan Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Erick Thohir Minta BUMN Investasi Energi Terbarukan
Menteri BUMN Erick Thohir mendorong perseroan pelat merah sektor energi untuk memulai investasi pada sumber energi terbarukan.
ID Next Leader Himpun Anak Muda Bicara Energi Terbarukan
ID Next Leader berkolaborasi dengan @america mengadakan event yang diberi nama “Environment, Green Energy and Policy: What’s Next”.
0
Penduduk Asli Pertama Amerika Jadi Bendahara Negara AS
Niat Presiden Joe Biden untuk menunjuk Marilynn “Lynn” Malerba sebagai bendahara negara, yang pertama dalam sejarah Amerika Serikat (AS)