Mataram, (Tagar 16/9/2018) – Relawan untuk gempa bumi di Nusa Tenggara Barat menyorot keseriusan pemerintah dalam menangani warga terdampak. Beberapa persoalan yang ditemui dalam menangani para pengungsi pasca-bencana gempa.
Aneka kritikan muncul ke permukaan saat lebih dari 30-an orang relawan dari 14 organisasi saling bertestimoni pengalaman. Hal ini mengemuka saat mereka menghadiri acara diskusi yang dikemas dalam Ngopi Bareng Relawan yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Mataram di Sekretariatnya di Jalan Irigasi V Taman Sari Mataram, Sabtu (15/9/2018) malam.
Diskusi dimulai dari persoalan penyediaan data dan informasi kepada warga terdampak yang dianggap masih minim dan lambannya bantuan.
Pola distribusi yang dianggap mengada-ada, justru menimbulkan persoalan baru, masalah air bersih dan penyediaan fasilitas umum sanitasi, kesehatan, sampai dengan masalah pelecehan seksual yang mulai terjadi di beberapa titik pengungsian.
Kasus-kasus yang mereka testimonikan hampir merata terjadi di seluruh wilayah terdampak, baik di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kabupaten Lombok Barat, maupun Kabupaten Lombok Timur hingga Sumbawa.
Di antara banyak persoalan, lambannya pencairan dan pemanfaatan anggaran rehabilitasi menjadi sorotan cukup tajam.
"Kenapa kok lama sekali," keluh Hery dari Persatuan Kuli Bangunan (Perkubal).
Ia mengingatkan kondisi para pengungsi saat ini sudah sangat memprihatinkan, termasuk dengan intaian penyakit dan perubahan sosial di kalangan mereka.
"Sebagian masyarakat mentalnya sudah mulai menikmati jadi pengungsi. Sistem recovery harus segera dibangun," ujar Gunardi dari Yayasan Alit Surabaya menambahkan.
Ia pun mempertanyakan lambannya realisaai pembangunan rumah oleh warga.
Hal tersebut diimbuhi lagi oleh Rudy, relawan lainnya.
"Sudah sebulan lebih bencana melanda, kok Juklak Juknis perbaikan rumah baru dibahas tanggal 6 dan disetujui tanggal 11 kemarin. Sebelumnya ngapain saja?" ujarnya ketus.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Humas Protokol Lombok Barat, Saepul Ahkam, satu-satunya unsur pemerintah yang hadir dalam diskusi tersebut mengklarifikasi.
"Lambannya karena prinsip kehati-hatian. Jangan sampai salah menetapkan jenis kerusakan. Harus diverifikasi dan divalidasi. Jangan sampai salah ditetapkan, kasian yang tanda tangan," ujar Ahkam sambil mengkronilogikan 3 fase gempa yang membuat data rumah dan korban menjadi sangat dinamis.
Pun, kata dia, kondisi hari ini rumah-rumah yang sudah diverifikasi, puingnya belum dibersihkan.
"Jadi wajar kalau dirasakan lamban. Toh saat ini masih dalam masa transisi pemulihan," tambahnya.
Ahkam pun membantah bahwa pemerintah tidak serius menangani korban. Ia berdalih bahwa anggaran untuk persoalan bencana sangat kecil bila dibandingkan dengan besarnya dampak bencana tersebut.
"Barangnya sedikit, yang perlu banyak. Setidaknya untuk kasus Lombok Barat, anggaran yang tersedia tidaklah besar. Kecenderungan setiap tahun, dana tanggap darurat hanya untuk bencana yang biasa datang, yaitu banjir, longsor, dan kekeringan. Kita tidak pernah memperhitungkan bencana sebesar ini," jelasnya panjang lebar sambil menegaskan bahwa Pemerintah tidak bisa sendiri menangani pengungsi.
Untuk itu, Ahkam menyampaikan empati dan terima kasihnya atas kerja para relawan di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, dan Lombok Timur.
Ahkam pun sepakat bahwa penanganan bencana mestinya diawali dengan mitigasi dan memperluas pembelajaran penangan bencana ke masyarakat lokal sehingga mereka siap terhadap bencana.
Ahli Mitigasi Bencana dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jogjakarta, Eko T Parupurno membenarkan pandangan tersebut.
"Pada akhirnya kehadiran relawan pun menjadi tidak diperlukan karena masyarakat sudah tangguh dan siap menjadi relawan bagi yang lain," ujar ahli geologi yang berpengalaman dalam memfasilitasi masyarakat itu. []
