Jakarta, (Tagar 21/2/2019) - Di zaman yang sudah memasuki era City 4.0, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai fasilisator apalagi penyedia layanan, namun sebagai kolaborator dengan masyarakatnya yang berperan sebagai co-creator. Sebab itu andil Smartcitizens untuk membangun Jakarta sangat dibutuhkan, terlebih dalam era digital seperti saat ini.
Pada era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, aplikasi Qlue menjadi salah satu platform primadona bagi warga DKI yang ingin mengadukan permasalahan terkait permasalahan di Ibu Kota, agar segera ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Selain itu, Ahok juga dikenal menerapkan azas keterbukaan. Saat ia memimpin, Balikota DKI yang semula hanya diperuntukkan untuk Pemprov DKI dibuka untuk masyarakat umum.
Kala itu, masyarakat diperbolehkan untuk mengadukan nasib ataupun permasalahan yang mereka alami. Pintu Balaikota terbuka lebar dari subuh bagi masyarakat yang ingin menemui pemimpin tertingginya.
Berganti tongkat kepemimpinan, aplikasi Qlue sepertinya mulai ditinggalkan. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, lebih mengedepankan lahirnya ide dan mengubah pola pelayanan aduan warga. Era Anies, masyarakat diajak berpartisipasi, tidak melulu dilayani.
Laporan masyarakat yang tadinya bisa langsung ke Balaikota, kini berubah drastis harus melalui pintu kelurahan dan kecamatan, untuk selanjutnya ditindaklanjuti saksama oleh pejabat terkait.
"Jujur saja, karena ini kan Gubernur dan Wakil Gubernur zaman now, agak turun yah laporan melalui Qlue, itu yang harus kami akui," kata Sandi di Balikota, Jakarta, pada 15 Februari 2018.
Baca juga: Ahok dan Puput Dikabarkan Nikah, PDIP: Kita Doakan Semoga Langgeng
Warga Jakarta Timur, Aji Pangarso Utomo, menyayangkan langkah Anies yang tak melanjutkan inovasi Ahok dalam menampung aspirasi warga melalui platform online Qlue. Ia melanjutkan, jika pun ada platform baru yang mirip Qlue keluaran Pemprov DKI, hingga kini Aji mengaku tidak mendapatkan sosialisasi itu.
Menurutnya, dizaman era digital ini harus ada platform yang menjebatani aspirasi warga dengan pejabat terkait, seperti Qlue. Sebab, ia bisa melaporkan langsung hal-hal seperti jalan berlubang, kerusakan lampu merah, pemukiman banjir hingga tawuran melalui smartphone.
"Saya rasa lho yaa, era Anies ini justru berjalan mundur. Saya menemukan banyak jalan berlubang di wilayah Cawang, Kalimalang yang hingga kini tidak juga ditangani. Karena lubang jalanan itu tentu bisa membahayakan pengendara motor, harus cepat-cepat ditangani kerusakannya," ucap AJi kepada Tagar News, Kamis (21/2) sore.
"Mestinya di zaman digital ini tindakan bisa cepat dong. Pesan ketoprak saja sudah bisa pakai handphone. Masa iya pejabat publik atau dinas terkait tidak menggubris cepat keluhan warga. Ini sih menurut saya adalah sebuah langkah mundur bila pemprov tidak memanfaatkan kecanggihan teknologi," sambungnya.
Sementara itu menurut Octaviani Saendah, warga Kebon Manggis, terkait pola laporan ke Kelurahan yang diterapkan oleh Gubernur Anies, ia keluhkan karena keluhan warga ditanggapi secara lamban. Ia mengaku malas antre dengan warga-warga lainnya. Sebab, bila aduaan sudah bisa dilakukan menggunakan aplikasi, buat apa capai-capai mengantre dengan puluhan bahkan ratusan warga.
Selain itu, dirinya mengaku sibuk dengan rutinitas kerja pada Senin-Jumat, meskipun hari Sabtu posko aduan warga dibuka, ia mengaku enggan melapor. Hal itu dikarenakan, waktu libur ia manfaatkan sekali untuk berkumpul bersama keluarga.
"Tolong ditindaklanjuti kritikan kami (warga) melalui Qlue ataupun Twitter secara online yang efektif ini. Saya tidak cukup banyak waktu untuk melapor ke Kelurahan, buang-buang tenaga. Kuno, ini sama saja balik ke konvensional dong. Saya berharap Pemprov mengeluarkan platform aplikasi aduan warga seperti Qlue, lalu disebarkan secara menyeluruh agar saya bisa optimalkan pemakainnya," pungkasnya.
Baca juga: Ahok yang Monolog, Tak Lagi Transparan
