TAGAR.id, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampaknya begitu terpukul dengan keputusan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang maju jadi cawapres Prabowo Subianto. Gibran maju setelah gugatan syarat capres-cawapres dikabulkan MK.
"PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan dan Rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya, Minggu, 29 Oktober 2023.
Hasto menjelaskan, saat para elite DPP PDIP bertemu dengan jajaran ranting hingga anak ranting, banyak yang tak percaya hal itu bisa terjadi. PDIP yang sudah memberi keistimewaan kepada Jokowi dan keluarganya, tapi malah ditinggalkan.
Semoga awan gelap demokrasi ini segera berlalu, dan rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu.
“Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan Konstitusi. Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi,” jelasnya.
Hasto menilai, kerja keras seluruh anggota hingga simpatisan PDIP masih terus bersama Jokowi melewati 5 kali pilkada dan 2 pilpres. Tapi melihat kondisi saat ini, PDIP akhirnya tak bisa diam.
- Baca Juga: Dikabarkan Jadi Cawapres Prabowo 2024, Hasto Bakal Ajak Gibran Ngobrol di DPP PDIP, Ada Apa?
"Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi dan lain-lain beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami,” tuturnya..
Hasto percaya, Indonesia merupakan negeri yang penuh dengan nilai spiritual. Moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat tinggi.
"Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK," kata dia.
"Semoga awan gelap demokrasi ini segera berlalu, dan rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu," ucapnya.