PDIP Akui Wajar PKB Tekan Jokowi Terkait Cawapres

PDIP akui wajar PKB tekan Jokowi terkait cawapres. “Kalau Muhaimin atau Cak Imin melakukan hal yang sama agar bisa menjadi cawapres maka itu sah-sah saja,” kata Eva Kusuma Sundari.
Ketua Umum Partai Kebangkiatan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. (Foto: Tagar/Nuranisa Hamdan Ningsih)

Jakarta, (Tagar 12/7/2018) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diakui menekan Joko Widodo, yang apabila tidak mengusung Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden akan mencabut dukungan. Namun hal itu wajar dilakukan.

"Tidak secara langsung, bukan ancaman ya tapi tekanan. Karena banyak yang gunakan bahasa tekanan seperti Tifatul Sembiring menekan agar cawapres harus dari PKS," kata Sekretaris Badan Pendidikan dan dan Pelatihan DPP PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/7).

Menurut Eva, kalau Muhaimin atau Cak Imin melakukan hal yang sama agar bisa menjadi cawapres maka itu sah-sah saja.

Eva mengakui pernah berkomunikasi dengan Cak Imin yang memintanya untuk mendukung sebagai cawapres.

"Waktu itu Cak Imin bilang punya 10 juta suara lalu saya katakan kalau urusan jumlah penduduk, lebih banyak PDI Perjuangan namun tidak gunakan tekanan," ujarnya.

Namun dia mengatakan, PDI Perjuangan berpandangan bahwa Joko Widodo adalah orang yang paling tahu kebutuhan sosok cawapres yang akan membantu tugas pemerintahan dan kenegaraan lima tahun ke depan.

"Bagi PDIP, yang paling tahu kebutuhan cawapres paling pas adalah Jokowi, bukan para cawapres yang mencalonkan diri," ujar Eva seperti dikutip Antara.

Eva mengatakan, siapa pun boleh mengusulkan dan menekan namun harus memberikan ruang yang cukup bagi Jokowi untuk memilih cawapres sesuai kebutuhan.

Dia meminta semua pihak harus memahami bahwa kepentingan bangsa harus diutamakan, apa pun kepentingan subjektif cawapres. "Mari pilih cawapres terbaik sesuai yang didefinisikan Jokowi dan beri ruang terhadap beliau," ujarnya.

Eva menilai, tekanan Cak Imin tersebut hanya "gimmick" saja dan diyakini PKB tetap berada dalam kekuasaan karena ingin memiliki banyak menteri di kabinet.

Bukan Refresentasi NU

Selain Cak Imin, sosok pakar hukum tata negara Mahfud MD juga diisukan akan menjadi calon wakil presiden. Namun, menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP-PKB Jazilul Fawaid, Mahfud tidak bisa direpresentasikan mewakili Nahdlatul Ulama (NU) dan para kiai.

"PKB lahir dari NU, PKB dan para kiai memandatkan kepada Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/7).

Dia mengatakan, PKB lahir dari NU dan jelas aspirasi masyarakat NU tersalurkan melalui PKB dan para kiai dan ulama NU telah memberikan mandat kepada Cak Imin sebagai kandidat cawapres Jokowi.

Jazilul enggan berkomentar banyak terkait rumor Mahfud MD akan dipilih Jokowi sebagai cawapres. "Saya tidak mendengar itu (Mahfud masuk lima besar kandidat cawapres), Mahfud tidak maju ya," tukasnya.

Jazilul tetap berkeyakinan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dipilih Jokowi sebagai cawapres di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

PDIP Matangkan

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan partainya masih mematangkan daftar nama atau "list" dalam daftar prioritas bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019.

"Sekarang sudah masuk daftar prioritas sebanyak tiga hingga lima orang. PDIP ada daftar panjang, pendek dan prioritas cawapres, daftar panjang 15-20 nama, daftar pendek 5-10 nama dan prioritas tiga-lima orang," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/7).

Dia mengatakan untuk nama-nama yang ada di daftar pendek dan prioritas, hanya Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang tahu.

Karena itu ia mengaku tidak tahu siapa yang masuk dalam daftar pendek dan prioritas. Namun untuk daftar panjang ada nama Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. (yps)

Berita terkait