TAGAR.id, Jenewa, Swiss – Juru Bicara Komisaris Tinggi PBB Untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Liz Throssell, pada Selasa, 17 Mei 2022, mengatakan pihaknya “sangat khawatir” dengan dampak hak asasi manusia dari wabah Covid-19 yang melanda Korea Utara, serta kebijakan lockdown atau penghentian kegiatan dan penutupan sebagian wilayah.
Berbicara di Jenewa, Throssell mengatakan wabah di Korea Utara “mungkin berdampak buruk pada situasi hak asasi manusia di negara itu.”
Throssell mengatakan hal ini karena Korea Utara tidak memiliki “program vaksinasi apapun” dan “memiliki infrastruktur layanan kesehatan yang sangat terbatas untuk menghadapi krisis semacam ini.”
Ia menambahkan bahwa langkah-langkah terbaru Korea Utara, termasuk isolasi dan pembatasan perjalanan “akan memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi mereka yang bahkan sudah berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.”
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, pakai masker ketika berkunjung ke salah satu apotek di Pyongyang, dalam foto yang dirilis oleh Kantor Berita Korea Utara pada 15 Mei 2022. (Foto: voaindonesia.com/KCNA via Reuters)“Kami mendesak pihak berwenang DPRK untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil guna mengatasi pandemi ini merupakan hal yang perlu, proporsional, tidak diskriminatif, terikat waktu dan berjalan sesuai hukum hak asasi manusia internasional,” tegas Throssell.
Lebih jauh ia menekankan perlunya komunikasi dan solidaritas antara Korea Utara dan masyarakat internasional, serta pelonggaran sanksi-sanksi, dalam penanganan Covid-19 di negara tersebut. (em/lt)/Associated Press/voaindonesia.com. []
Pedenya Kim Jong-un Klaim Korea Utara Zero Covid-19
Demam “Eksplosif” Akibatkan Kematian Pertama Covid-19 di Korea Utara
Korea Utara Tolak Terima Vaksin Covid-19
Covid-19 Bikin Rakyat Korea Utara Makan Daging Kelinci
