TAGAR.id, Hong Kong – Tim pengacara untuk konglomerat media dan aktivis pro-demokrasi Hong Kong, Jimmy Lai, meminta PBB menyelidiki apakah pemenjaraan dan berbagai tuduhan kriminal terhadap dia merupakan wujud “pelecehan hukum'' karena keberaniannya berbicara dan mengungkapkan pendapat.
Pemilik Surat Kabar Apple Daily yang sekarang sudah tidak beroperasi itu adalah salah satu aktivis paling menonjol yang ditangkap dalam usaha Hong Kong membungkam hampir semua kritik politik sejak protes massal pro-demokrasi pada 2019.
Tindakan keras Hong Kong itu berlanjut, Senin, 11 April 2022, dengan penangkapan jurnalis berpengalaman lainnya, Allan Au Ka-lun, konsultan pengajar yang pernah bekerja untuk sejumlah media Hong Kong.
Polisi menggerebek dan menutup kantor media Stand News akhir Desember 2021, dalam rangkaian penggerebekan media dan penangkapan jurnalis di Hong Kong (Foto: dw.com/id)Tindakan yang diambil oleh tim pengacara Lai di Inggris ini mengikuti pengumuman negara itu bulan lalu yang akan menarik para hakimnya dari pengadilan tinggi Hong Kong karena mempertahankan mereka di sana sama artinya dengan “melegitimasi penindasan'' di bekas jajahan Inggris itu.
Lai, 74 tahun, didakwa melanggar undang-undang keamanan nasional Hong Kong dan saat ini sedang menjalani hukuman 20 bulan penjara. Tim kuasa hukumnya di Doughty Street Chambers di Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan, aset Lai telah dibekukan dan ia menghadapi serangkaian kasus hukum, termasuk empat tuntutan pidana terpisah terkait dengan kegiatannya menghadiri dan bergabung dengan berbagai aksi protes.
Lai menghadapi “risiko menghabiskan sisa hidupnya di penjara hanya karena berbicara, dan karena berusaha membela kebebasan pers, demokrasi, dan supremasi hukum di Hong Kong,” kata penasihat hukum Lai, Caoilfhionn Gallagher, dalam sebuah pernyataannya.
Pada email berikutnya, Gallagher mengatakan permohonan itu telah diajukan kepada pelapor khusus PBB. Permohonan itu, katanya, pada intinya meminta PBB menyelidiki kebebasan berpendapat dan berekspresi, kontra-terorisme dan HAM, serta hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai di Hong Kong. “Kami sedang menunggu tanggapan,” tulisnya.
Putra Lai, Sebastien Lai, dikutip mendesak pelapor khusus PBB untuk juga menyelidiki tindakan-tindakan otoritas China dan Hong Kong terhadap banyak warga Hong Kong lainnya (ab/lt)/voaindonesia.com. []
Bos Media Hong Kong Ditangkap Kena UU Keamanan Baru
Polisi Hong Kong Gerebek Kantor Media Online 6 Orang Ditangkap
Badan Penyiaran Publik Hong Kong Bermitra Media Pemerintah China
Hong Kong Memperingatkan Wall Street Journal Terkait Editorial
