TAGAR.id - Partai politik konservatif baru di Korea Selatan (Korsel) memanfaatkan ketidakpuasan kaum pria yang diharuskan melaksanakan wajib militer selama 18 bulan, sementara perempuan tidak. Julian Ryall* melaporkannya untuk DW.
Sebuah partai konservatif baru di Korsel memicu perdebatan tentang masa depan wajib militer di negara itu menjelang pemilihan umum (Pemilu) Korsel pada bulan April 2024 mendatang. Partai itu menyerukan agar perempuan juga ikut menyelesaikan wajib militer, jika mereka ingin berkarir di kepolisian, pemadam kebakaran, atau lembaga pemasyarakatan.
Aturan saat ini, semua laki-laki Korea yang sehat jasmani, diwajibkan untuk mengabdi setidaknya selama 18 bulan di salah satu cabang angkatan bersenjata Korsel, tapi ini tidak diwajibkan bagi perempuan.
Namun, dihadapkan dengan populasi yang terus menyusut, kebijakan tersebut bisa saja tidak memadai lagi untuk pertahanan nasional, ungkap para pemimpin Partai "New Choice” baru-baru ini saat memulai kampanyenya.
Pada akhir Januari lalu, pendiri partai Keum Tae-sup dan Ryu Ho-jeong mengatakan bahwa wajib militer bagi perempuan akan membantu menyelesaikan konflik gender dalam masyarakat Korsel dan memperkuat militer negara itu.
Militer Korea Selatan kekurangan personel
Hanya ada sekitar 360.000 laki-laki dan perempuan yang saat ini bertugas di angkatan darat Korea Selatan, yang harus menghadapi 1,1 juta tentara Korea Utara di benteng terkuat perbatasan.
Karena angka kelahiran di Korea Selatan semakin menurun, diperkirakan pasukan militer negara itu akan menyusut menjadi 290.000 personel dalam satu dekade, dan hanya 190.000 personel dalam 20 tahun mendatang. Sementara Korea Utara masih akan memiliki lebih dari 1 juta tentaranya, baik laki-laki mau pun perempuan.
"Gender adalah topik perbincangan hangat di Korea Selatan saat ini, terutama saat kita semakin dekat dengan pemilihan umum," kata Kim Seong-kyung, profesor di Universitas Studi Korea Utara di Seoul.
"Dalam pemilu terakhir, ancaman yang ditimbulkan oleh Korea Utara menjadi agenda utama dan menjadi kemenangan atau pun kekalahan bagi partai-partai, tetapi kami juga melihat perempuan semakin mendapatkan suaranya... banyak perempuan menentang perundungan di dunia maya hanya karena jenis kelamin mereka dan isu-isu lain yang serupa," katanya kepada DW.
"Namun, ketika para perempuan muda mulai bersuara dan kita melihat adanya gerakan "MeToo” di sini, para pria juga ikut bereaksi menentang itu," katanya. "Mereka adalah para pria muda yang merasa bahwa sistem patriarki di negara ini sudah tidak ada lagi, bahwa hidup mereka juga sulit, bahwa hanya mereka yang harus bertanggung jawab, dan karena hanya kaum pria yang waijb bertugas di militer."
Tak satu pun dari dua partai utama Korea Selatan berkomitmen untuk menyetujui wajib militer bagi perempuan (Foto: dw.com/id - Xinhua/IMAGO)
Menargetkan ketidakpuasan kaum laki-laki
Partai konservatif populis yang baru tanpa segan menargetkan ketidakpuasan laki-laki yang berusia 20-30 tahun ini. Kebijakan Partai "New Choice” lainnya, dan terbukti berhasil, adalah proposal untuk menghapus fasilitas para pensiunan melakukan perjalanan gratis dengan sistem kereta bawah tanah Seoul, yang digambarkan oleh partai tersebut sebagai menambah beban bagi para pria yang masih bekerja.
Han Ye-jung, seorang pengacara di Seoul, menentang keras usulan tersebut. "Pihak mereka mengatakan bahwa hal itu dilakukan untuk menjamin kesetaraan gender? Itu tidak benar," katanya. "Ini adalah masyarakat yang didominasi oleh laki-laki, di mana laki-laki adalah prioritas dan menikmati semua hak istimewa hanya karena mereka laki-laki," katanya. "Bagi saya, harga yang harus mereka bayar untuk hak istimewa itu adalah waktu yang mereka miliki untuk bertugas di militer."
Han yakin bahwa wajib militer harus tetap menjadi pilihan dan bukan kewajiban bagi perempuan, dan tidak boleh ada hubungan antara wajib militer dan peluang kerja di masa depan di sektor publik. Tetapi dia mengatakan bahwa masalah ini tidak perlu ditangani lebih jauh dalam waktu dekat.
"Partai tersebut tidak akan memenangkan banyak suara dalam pemilu pada bulan April nanti, karena mereka tidak memiliki cukup dukungan untuk kebijakannya, hal yang tidak mengherankan karena mereka tidak melakukan apa pun untuk menarik para pemilih perempuan," ujarnya.
Solusi alternatif
Beberapa analis telah mengajukan solusi alternatif untuk mengatasi masalah penurunan populasi di Korea Selatan yang semakin tidak dapat diprediksi. Solusi yang diajukan termasuk periode wajib militer yang lebih lama dan peningkatan integrasi teknologi ke dalam angkatan bersenjata, tetapi kedua usulan itu memiliki kelemahan masing-masing.
Laki-laki tidak ingin memperpanjang masa tugas militer mereka lebih lama lagi, sementara pengembangan teknologi robotik membutuhkan biaya yang mahal dan jauh dari sempurna, dan sistem yang ada kini juga masih membutuhkan pengawasan manusia.
Tak satu pun dari dua partai utama Korea Selatan, baik Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di bawah kepemimpinan Presiden Yoon Suk-yeol mau pun Partai Demokrat yang beroposisi, berkomitmen untuk menerapkan wajib militer bagi perempuan.
Kementerian Pertahanan Korsel pekan ini juga mengatakan bahwa pihaknya tidak menyusun rencana untuk mengharuskan wajib militer bagi kaum perempuan.
Kim Seong-kyung setuju bahwa Partai "New Choice” tidak mungkin menarik suara yang cukup di parlemen baru, meski masalah yang dihadapi angkatan bersenjata Korsel masih perlu ditangani cepat atau lambat.
"Tidak ada punya cukup banyak orang di Korea Selatan, saat ketegangan dengan Korea Utara semakin memburuk," katanya. "Ini adalah fakta dan kita juga perlu merefleksikan perubahan pola pikir di kalangan generasi muda. Kita perlu berdiskusi tentang apakah perempuan juga harus bertugas di militer dan masalah ini akan menjadi diskusi panas dalam beberapa tahun ke depan." (kp/hp)/dw.com/id. []
*Julian Ryall Jurnalis di Tokyo, dengan fokus pada isu-isu politik, ekonomi, dan sosial di Jepang dan Korea.