Surabaya, (Tagar 5/3/2018) - Gubenur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo) menekankan pentingnya Pancasila sebagai working ideology. Namun, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila perlahan mulai luntur.
Itulah yang mengakibatkan munculnya berbagai konflik bernuansa “SARA”, propaganda paham radikalisme, terorisme, narkoba dan persoalan lainnya yang jadi ancaman serius bagi bangsa.
Karenanya, Pakde Karwo menekankan, Pancasila harus bisa dikembangkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam melaksanakan pekerjaan maupun menyelesaikan persoalan mulai kecil sampai besar, apalagi persolan politik.
"Sebagai konsep ideologi Pancasila ini sudah final, namun demikian Pancasila seolah hanya sebatas living ideology," ungkap Pakde Karwo pada acara Forum Group Discussion Membangun Budaya Politik Santun Berbasis Nilai Nilai Pancasila di Jawa Timur di ruang Badan Musyawarah DPRD Prov Jatim, Surabaya, Senin (05/03).
Karenanya, Pakde Karwo menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk working ideology dalam kehidupan berdemokrasi, berdiskusi atau bermusyawarah.
Dia menandaskan, musyawarah merupakan budaya khas bangsa Indonesia dan cerminan nilai-nilai dalam Pancasila. Selain itu, musyawarah juga sarana untuk menghasilkan keputusan/rekomendasi yang didasari semangat kebersamaan dan gotong royong sebagai bentuk budaya politik yang santun.
"Di Jatim budaya musyawarah selalu diterapkan pada setiap keputusan politik yang akan dibuat. Bahkan kami memiliki tagline tidak ada faksi-faksi yang ada hanya faksi Jatim," terangnya.
Pakde Karwo menambahkan, budaya politik santun ini memiliki tiga peran penting dalam memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara.
Peran pertama, kata dia, etika politik mengandung misi agar setiap pejabat dan elit politik bersikap jujur, amanah, berjiwa besar, sportif, siap melayani, dan memiliki keteladanan.
Selain itu, siap mundur dari jabatan publik jika terbukti melakukan kesalahan dan kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rada keadilan pada masyarakat.
"Tanggung jawab kepada publik lebih penting dibanding tanggung jawab secara normatif," imbuhnya.
Peran kedua sebagai bentuk upaya penanaman kesadaran bahwa politik yang diperjuangkan bukan hanya kekuasaan tapi juga demi kesejahteraan masyarakat. Peran ketiga yakni budaya politik santun, bersih, dan beretika diperlukan untuk membuat para elit politik menjauhi sikap dan perbuatan yang dapat merugikan bangsa.
"Untuk mewujudkan semua ini dibutuhkan pendidikan budi pekerti sebagai pondasi dalam pelaksanaan civic education, sehingga tercipta generasi yang mau jadi politisi paham budaya dan etika politik," jelasnya.
Untuk itu, lanjut Pakde Karwo, dalam berpolitik santun harus didasari prinsip yang jelas agar tidak bias. Setiap politisi harus menanamkan rasa rendah hati dan tidak merasa pendapatnya paling benar. Hal ini dianggap penting dilakukan, karena di Jatim tidak mengenal adanya budaya tanding, namun lebih membangun partisipasi masyarakat, serta musyawarah mufakat.
"Jika ada demo maka jangan lantas kita membuat demo tandingan, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Dialog lewat ruang publik yang kita miliki itu merupakan solusinya," pungkasnya.
Ketua Komisi A DPRD Prov Jatim Freddy Purnomo mengatakan, politik Jatim merupakan barometer politik nasional setelah DKI Jakarta. Karena itu, maraknya berita hoax lewat media sosial, maupun isu yang berbau rasis dapat mempengaruhi kelompok tertentu dalam bertindak dan mengambil sikap politik.
"Saya harap lewat kegiatan ini semua peserta yang hadir bisa berperan aktif, sehingga bisa memberi solusi tepat pada musim politik sekarang ini," tukasnya. (lut)