Yogyakarta - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) DIY menyesalkan manuver yang dilakukan oknum DPP, yang menyebut mayoritas DPW se-Indonesia ingin merapat ke Jokowi.
Ketua DPW PAN DIY Nazaruddin mengatakan, statemen yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum DPP Viva Yoga Mauladi hanya klaim semata. Dia menyesalkan klaim itu.
"Kami menyesalkan manuver yang masih dilakukan oleh oknum DPP dengan menggiring opini untuk menjustifikasi dengan mengatakan mayoritas Ketua DPW menghendaki PAN bergabung dengan Rezim Jokowi," kata Nazar, sapaan akrabnya, Rabu 3 Juli 2019.
Anggota DPRD DIY periode 2004-2009 ini mengatakan, sesuai mekanisme partai, suara resmi DPW akan disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas). "Dalam Rakernas DPW akan membawa suara-suara kepengurusan di wilayah masing-masing," kata dia.
Nazar mengatakan, sebelum dibawa ke Rakernas, DPW harus rapat bersama dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kabupaten/kota.
"Jadi statemen yang menyebutkan mayoritas DPW se-Indonesia bergabung dalam pemerintah Jokowi hanya klaim oknum DPP," ujar dia.
Nazar mengakui, para ketua DPW se-Indonesia mendapat undangan dari Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan di rumah dinasnya di Kompleks Widya Candra Senayan, Jakarta Selatan. Undangan dilakukan dua kali, pada 27 Juni dan 30 Juni.
"Tidak disebutkan apa agendanya. Saya kebetulan tidak bisa hadir karena sakit dan tidak boleh diwakilkan," kata dia.
Menurut dia, sangat tidak etis ada pengurus DPP yang menyampaikan dinamika diskusi ketum dengan masing-masing Ketua DPW untuk manuver mendukung kepada rezim.
"Oknum itu mengatakan mayoritas DPW menghendaki bergabung dengan Rezim Jokowi. Sekali lagi ini manuver yang tidak patut," ujarnya
Panggung sebagai oposisi jauh lebih luas dibandingkan hanya mendapatkan satu kursi menteri tapi PAN tidak bebas menyuarakan aspirasi rakyat
Justru sebaliknya, mayoritas pemilih PAN menghendaki PAN di luar pemerintah atau opisisi. "Kalau (oknum elit DPP) mengatakan PAN bersama rakyat itu rakyat yang mana," ujar dia.
Nazar menyebutkan, sikap oposisi itu tidak ada relevansinya dengan jumlah kursi. Tapi garis politik yang ditempuh berdasarkan pandangan-pandangan terhadap rezim dan aspirasi konstituen. Keuntungan PAN akan lebih banyak kalau sebagai oposisi.
"Panggung sebagai oposisi jauh lebih luas dibandingkan hanya mendapatkan satu kursi menteri tapi PAN tidak bebas menyuarakan aspirasi rakyat," ungkapnya.
Selain itu, dampak negatif bagi PAN jika menjadi bagian dari rezim Jokowi. "PAN akan dicap pengkhianat oleh para pendukungnya kalau menjadi bagian dari rezim Jokowi. Mereka sudah mengancam akan meninggalkan PAN," kata dia.
Seperti diketahui, dalam diskusi informal di rumah dinas Zulkifli Hasan, dihadiri 30 ketua dari 34 DPW se Indonesia. Dalam acara membahas rencana Rakernas PAN yang rencananya digelar akhir Juli atau awal Agustus 2019
Viva Yoga mengatakan, ada empat hal yang harus dibenahi ke depan. Setelah perolehan suara pada pemilu turun serta jago yang diusung dalam Pilpres (Prabowo-Sandi) kalah.
Empat hal itu adalah PAN harus berbenah diri, PAN perlu meningkatkan konsolidasi, mendampingi masayarakat, serta bergabung bersama pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin. []
Baca juga:
