Bandung - DPW PAN Jawa Barat tegas menolak bergabung ke pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin, dan lebih memilih untuk tetap konsisten menjadi oposisi selama lima tahun ke depan atau selama pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin periode 2019-2024.
“Saya bagian dari PAN, dan sampai kapan pun saya lebih suka, lebih happy PAN pada posisi oposisi. Karena partai itu butuh konsistensi dalam berjuang. Bahwa dalam lima tahun kita di luar pagar (pemerintah) ya bismillah kita akan tetap berjuang, insyallah lima tahun ke depan kita (PAN) bakal punya wapres.” tutur Ketua Harian DPW PAN Jawa Barat, Hasbullah Rahmat, di Bandung, belum lama ini.
Namun demikian, lanjut Hasbullah, PAN perlu berjuang secara konsisten dengan tetap menjadi oposisi. Sehingga,
PAN tak perlu meminta jatah jabatan atau kursi menteri di pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.
“Di oposisi ya sudahlah PAN jangan minta jatah menteri dan kursi lain, tetapi ya ini memang sudah menjadi kepentingan pusat (DPP PAN) dan syahwat politik pusat (elit PAN di pusat),” kata dia.
Artikel lainnya: Ramainya Pendaftaran PPDB Jawa Barat 2019
Meskipun DPW PAN di Jawa Barat lebih menginginkan tetap menjadi oposisi jelas Hasbullah, tetap saja aspirasi ini tak bisa mengubah keputusan DPP, termasuk dirinya sendiri. Oleh karena DPW PAN Jawa Barat akan membawa aspirasi ini dalam Rakernas PAN nanti.
“Iya, DPW PAN Jabar pada akhirnya harus nurut pada pusat (DPP PAN). PAN dikenal sebagai partai yang selalu manut atas kebijakan pusat, seperti Partai Demokrat. Pusat (DPP PAN) putuskan A maka kita harus A,” jelas Hasbullah.
Oleh karena itu, Rakernas penting bagi PAN salah satunya memutuskan sikap politik apakah akan bergabung ke Jokowi-Ma’ruf Amin atau tetap menjadi oposisi. Mengingat keputusan bergabung dengan Prabowo harus melalui Rakernas, maka wacana akan bergabung ke Jokowi-Ma’ruf Amin atau tetap menjadi oposisi pun harus melalui Rakernas.
“Putusan PAN merapat ke Prabowo kemarin kan lewat Rakernas. Kalau sekarang kita (PAN) mau balik kanan ke Jokowi. Maka, putuskanlah melalui Rakernas dong yang sama tingkatannya. “ tegas Hasbullah.
Sehingga keputusannya lebih mengikat, jadi bukan berdasarkan keputusan pribadi atau perorangan elite politik PAN. Mengingat PAN itu sebuah partai , organisasi maka putuskanlah melalui Rakernas.
“Kita ini bicara partai kan ya tentu bicara organisasi, maka putuskanlah lewat Rakernas. Jelaskan apa, kenapa harus bergabung ke Jokowi. Apa memang ada tawaran menteri, ya putuskanlah lewat rakernas.” kata Hasbullah.
PAN Tetap Jadi Oposisi Demi Pemilu 2024
Ditempat berbeda, Politisi asal PAN yang juga menjabat sebagai Sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Barat, HM Rizal Fadilah meminta DPP PAN mempertimbangkan kembali wacana akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, karena wacana tersebut dinilai sangat bertentangan dengan aspirasi sebagia besar kader PAN di Jawa Barat yang tetap menginginkan PAN menjadi oposisi.
Artikel lainnya: Pasca Peralihan, Bandara Bandung Cuma Ada 32 Penerbangan
“Mohon dipertimbangkan kembali rencana tersebut (merapat ke Jokowi-KH Ma’ruf Amin). PAN baiknya konsisten menjadi oposisi atau penyeimbang pemerintahan agar Pemilu 2024 PAN mendapatkan dukungan lebih signifikan.” tutur dia.
Selain itu, dirinya menilai bahwa pemerintahan Jokowi dimata para pendukung Prabowo-Sandiaga, lebih mengedepankan kepentingan asing. Disamping itu, alasan lainnya adalah apabila akhirnya dalam Rakernas PAN memutuskan harus merapat ke Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Maka, akan terjadi konflik internal yang meruntuhkan kekuatan dan soliditas partai dan ini dikhawatirkan berpengaruh pada Pemilu 2024 nanti.
“Dan PAN adalah partai reformasi sehingga dituntut menjadi partai yang kritis serta berpikir ideologis bukan pragmatis.” tegas dia. []
