Denpasar- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali pada 2019 meningkat Rp 700 miliar dari Rp 3,3 triliun tahun 2018 menjadi Rp 4 triliun. Menurut Gubernur Bali, I. Wayan Koster, ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang cukup tinggi membuat pemerintah daerah harus lebih kreatif untuk meningkatkan kemandirian keuangan. "Kami berupaya menggali sumber-sumber lain untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah," ucapnya saat dikonfirmasi Tagar, Sabtu 27 Juni 2020.
Koster menyadari pentingnya kemandirian keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Pemprov Bali telah menyiapkan berbagai langkah ke depan guna mendorong optimalisasi potensi pendapatan daerah.
Baca Juga: Pariwisata Bali Belum Penuhi Kriteria Dibuka Kembali
Koster menambahkan, porsi PAD dibandingkan dana perimbangan APBN komposisinya meningkat dari semula sekitar 50 persen menjadi lebih dari 60 persen. “Dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah dalam waktu satu tahun itu sebenarnya meningkatnya sangat tinggi,” ujarnya.
Upaya kemandirian keuangan juga dilakukan Pemprov Bali dengan keberhasilan melakukan efisiensi pengeluaran rutin.
Mantan anggota DPR tiga periode ini menyebutkan, peningkatan ini masih berasal dari intensifikasi pajak kendaraan bermotor. Peningkatan intensifikasi ini sama saja dengan mendorong pertumbuhan kendaraan bermotor di Bali.
Oleh karena itu ke depan, pria yang pernah bertugas di Badan Anggaran (Banggar) DPR ini berupaya menggali sumber-sumber lain untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah Provinsi Bali. “Saya sedang berupaya untuk melakukan ekspansi dengan cara menggali dari sumber-sumber di luar dari sumber yang ada sekarang yang menjadi potensi di Provinsi Bali agar bisa menjadi pendapatan asli daerah,” Koster, yang berasal dari Desa Sembiran ini.
Ide-ide ini sebelumnya sempat ia ungkapkan dalam dialog publik melalui video conference di gedung Jayasabha hari Jumat lalu. Beberapa ide peningkatan pendapatan daerah yang digagas antara lain kontribusi wisatawan untuk pemeliharaan lingkungan alam dan budaya Bali. Gubernur Koster juga melirik pendapatan dari ekspor komoditas yang melalui Bali.
Selain itu, perusahaan-perusahaan yang mendapat tender di Bali juga diharuskan untuk membuka cabang di Bali dan bekerjasama dengan warga lokal. "Upaya kemandirian keuangan juga dilakukan Pemprov Bali dengan keberhasilan melakukan efisiensi pengeluaran rutin," tutur Koster.
Bali tergantung pada pariwisata, tetapi dalam undang-undang itu tidak ada klausul yang menyatakan bahwa sumber bagi hasil yang diberikan kepada Bali adalah dari pariwisata.
Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry yang juga mengikuti dialog publik itu mengatakan, kreativitas untuk meningkatkan PAD memerlukan adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Suasana spot spot wisata Pulau Bali yang dulu ramai kini sepi di tengah pandemi covid-19. Sejumlah pantai terkenal, seperti Kuta, Legian dan Seminyak bahkan menutup akses masuk bagi turis dan warga. (Foto: Tagar|Nila Sofianty).“Karena adanya ketidakadilan di sana terutama bagi Bali yang tidak mempunyai sumber daya alam. Bali tergantung pada pariwisata, tetapi dalam undang-undang itu tidak ada klausul yang menyatakan bahwa sumber bagi hasil yang diberikan kepada Bali adalah dari pariwisata,” kata Sugawa Korry.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, Sri Haryoso Yulianto mengatakan upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah perlu menjadi program pemerintah daerah ke depan. Keberhasilan mencatatkan prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya berturut-turut menunjukkan komitmen Pemprov Bali untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas.
“Hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat dengan mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan publik dan kualitas belanja daerah,” ujarnya.
Baca Juga: Pariwisata Bali Merosot, Ekonomi Kontraksi -1,14%
Sri Haryoso berharap ke depan eksekutif dan legislatif bisa bekerjasama untuk merumuskan strategi yang tepat dalam menciptakan kemandirian keuangan di Provinsi Bali. []
