PA 212 Anggap Pilkada Lebih Berbahaya Ketimbang Nobar G30S PKI

Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin menganggap Pilkada 2020 lebih berbahaya ketimbang menonton film G30S PKI.
Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin menganggap Pilkada 2020 lebih berbahaya ketimbang menonton film G30S PKI. (foto: Tagar/dok. probadi).

Jakarta - Kepolisian RI (Polri) dipastikan tidak akan mengeluarkan izin keramaian untuk kegiatan nonton bareng (nobar) film Penumpasan Pengkhianatan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S PKI) yang diumumkan, salah satunya oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Itu sangat lebih membahayakan rakyat Indonesia untuk dikorbankan demi politik dinasti dan juga politik mungkar rezim ini.

Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin pun menyetujui dalih pihak kepolisian melarang nobar film G30S PKI dengan alasan untuk menjaga keselamatan jiwa rakyat Indonesia agar tidak terpapar virus corona. Akan tetapi ia merasa perlu mengkritisi proses menuju pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang tak jarang menimbulkan kerumunan massa malahan belum diatur keras.

"Tayangan film yang hanya 3 jam-an saja dilarang berkerumun, apalagi proses Pilkada yang panjang itu harus sangat dilarang oleh pihak kepolisian, karena itu sangat lebih membahayakan rakyat Indonesia untuk dikorbankan demi politik dinasti dan juga politik mungkar rezim ini," kata Novel Bamukmin kepada Tagar di Jakarta, 29 September 2020.

Baca juga: Polri Pastikan Tak Beri Izin PA 212 Gelar Nobar Film G30S/PKI

Dengan dalih mengutamakan keselamatan jiwa rakyat, lantas eks Jubir Front Pembela Islam (FPI) itu meminta pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 hingga pandemi ini berakhir.

Terkait nobar film G 30S PKI, pihaknya mengaku bakal mematuhi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di Jakarta. Maka itu menurut Novel, nobar dapat dilakukan di rumah masing-masing melalui saluran televisi (TV) ataupun YouTube. 

Dia menyerukan kepada rakyat RI, harus menoton film yang diproduksi pada era Presiden RI ke-2 Soeharto tersebut. Musababnya, agar generasi muda melek sejarah bahwa PKI merupakan kelompok pemberontak dan sudah menjadi musuh besar bagi rakyat.

"Dan sudah kami serukan agar semua stasiun TV serempak menanyangakan film dokumenter G30 PKI, dengan begitu suatu upaya mengajak masyarakat tidak ke luar rumah walau beberapa jam saja untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona," kata Novel Bamukmin.

Baca juga: Gatot Nurmantyo Diusir, PA 212: Lagi-lagi Rezim Persekusi

Sebelumnya, Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Awi Setiyono memastikan kepolisian tidak akan mengeluarkan perizinan keramaian terkait kegiatan nobar film Penumpasan Pengkhianatan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia yang direncanakan oleh PA 212.

Awi menyebut, keselamatan masyarakat lebih utama ketimbang melaksanakan aksi nobar film G30S PKI. Pasalnya, Indonesia saat ini sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19.

"Yang jelas Polri tidak akan mengeluarkan izin keramaian. Ingat keselamatan jiwa masyarakat itu yang pertama, dan ini masih dalam pandemi Covid-19. Sekali lagi Polri tidak akan mengeluarkan izin untuk keramaian," ujar Awi di Mabes Polri, Senin, 28 September 2020.

Lantas, dia menyarankan agar pihak-pihak yang hendak menyaksikan film tersebut supaya ditonton di rumah masing-masing.

"Kalau mau nonton, silahkan nonton masing-masing," ucapnya. []

Berita terkait
Ferdinand Hutahaean Tuding Gatot Bicara PKI Cuma Modus
Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menganggap isu kebangkitan PKI yang dinarasikan Gatot Nurmantyo hanya modus politik belaka.
Ferdinand ke Gatot: Mau Jadi Presiden Jual Program, Bukan PKI
Ferdinand Hutahaean menyarankan agar Gatot Nurmantyo menjajakan program jika ingin menjadi presiden, bukan malah menjual isu-isu seputar PKI.
Film G30/S PKI, LMND: Politis dan Tidak Ada Bukti Autentik
Ketua Umum LMND turut memberikan komentar terkait pemutaran film sejarah Gerakan 30 September (G30/S).
0
Mendagri: Belanja Pemerintah Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi
Mendagri mengatakan, belanja pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.