Jakarta - Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mengatakan ada plus dan minus jika partai politik (parpol) oposisi bergabung dengan kabinet kerja Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin periode 2019-2024.
"Jika partai oposisi bergabung ke koalisi Jokowi, pemerintah Jokowi akan semakin kuat," ujar Ujang kepada Tagar, Selasa, 15 Oktober 2019.
Plus yang lainnya, kata dia, parpol oposisi bisa berperan sebagai kontrol dalam pemerintahan. Sebab, selama ini pemerintahan di kabinet Jokowi hanya dikelilingi oleh parpol dari koalisi saja.
"Kekuasaan besar atau mayoritas. Harus ada yang mengontrol. Jika tidak, maka tadi akan cenderung disalahgunakan," tuturnya.
Jika partai oposisi bergabung ke koalisi Jokowi, pemerintah Jokowi akan semakin kuat.
Hanya saja, menurut Ujang dibalik plus, Jokowi harus mempertimbangkan minus juga jika parpol oposisi bergabung ke pemerintahan Jokowi kelak. Karena tidak bisa dipungkiri akan ada problem, jika parpol oposisi bergabung dengan pemerintahannya.
"Yaitu lemahnya oposisi," ujar Ujang.
Dalam sepekan terakhir, Jokowi telah melakukan pertemuan membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan dinamika politik Indonesia dengan petinggi partai politik.
Pertama, mengundang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kamis, 10 Oktober 2019. Hari selanjutnya, Jumat, 11 Oktober 2019, Jokowi mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Terakhir, Senin, 14 Oktober 2019 ia mengundang Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. []
