Opini: Pendidikan Militer dan Kepolisian

Kepada Presiden Jokowi. Gonjang-ganjing anggaran militer Rp 1.760 triliun membuat hati saya gelisah. Saya paham cara berpikir Menhan Prabowo.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. (Foto: Tagar/Antara/Muhammad Adimaja)

Kepada yang terhormat Bapak Presiden Jokowi. Gonjang-ganjing anggaran militer sebesar Rp 1.760 trilun membuat hati saya gelisah karena sebagai berikut.

1. Saya paham cara berpikir Bapak Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, perihal urgensi peremajaan peralatan militer. Sangat mendesak dan strategis. Walau tetap harus mengacu pada konsep berpikir sustainable development dan kestabilan politik dalam negeri.

2. Anggaran militer sebesar Rp 1.760 triliun dibandingkan anggaran Kemenhan RI setiap tahunnya sebesar Rp 130 triliun, pasti secara politis bermasalah, karena menerobos frame waktu jabatan Presiden. Berpotensi meninggalkan beban politik bagi pemerintahan berikutnya.

Kesiapan perang adalah suatu keharusan, dan konsep perang sudah berubah, bukan lagi perang kawasan, namun perang antar-benua dan teknologi.

Indonesia harus secepat mungkin meninggalkan ketergantungan impor mesin-mesin perang. Korut bisa, mengapa Indonesia tidak bisa?

Standar minimum kebutuhan peralatan perang harus dipenuhi.

Untuk mengupayakan hal tersebut, pemerintah/negara bisa menempuh hal-hal sebagai berikut.

1. Menggabungkan industri dalam negeri: PT. DI, PT. PINDAD, PT. LEN, PT. PAL dan PT. Krakatau Steel dalam Holding Industri militer. Jalinan kerja sama dengan Rusia dan Perancis sangat dibutuhkan. Kedua negara tersebut sangat harmonis dengan Indonesia.

2. Membangun perguruan tinggi militer dan kepolisian yang modern. AKMIL Magelang, AAU Jogja, AAL Surabaya, dan Akpol Semarang, harus menjadi sekolah militer dan kepolisian paling modern. Alumni kampus ini menjadi tulang punggung militer dan kepolisian Indonesia.


Anggaran militer sebesar Rp 1.760 triliun dibandingkan anggaran Kemenhan RI setiap tahunnya sebesar Rp 130 triliun, pasti secara politis bermasalah.




3. Melibatkan perguruan tinggi ternama di Tanah Air, misalnya UGM, UI, dan ITB, dalam mendukung program militer dan kepolisian nasional.

3. Rekrutmen anggota militer dan polisi harus melibatkan kandidat di luar sekolah militer dan kepolisian, sesuai kompetensi dan kebutuhan, dengan jenjang karier yang adil, terbuka dan berkompetisi.

Saya melihat pemanfaatan SDM jago-jago dan andal dalam negeri tidak efektif, efisien dan maksimal. Pemerintah justru banyak melongok ke luar, DIASPORA, yang hasilnya hanya sia-sia dan buang-buang waktu saja.

Yang paling penting adalah the person behind the equipment. Jadi proses pendidikan keilmuan militer dan kepolisian harus bersinergi dengan pendidikan kedinasan.

Seorang militer dan polisi hebat ditentukan pengalaman lapangan dan pemahaman keilmuannya.

Peran Polisi dan Militer menjadi sangat vital dan strategis ke depan. Karena yang menggerogoti Pancasila dan NKRI bukan hanya dari luar, namun juga dari dalam negeri. Sinergitas keduanya adalah kunci keutuhan NKRI. 

*Akademisi Universitas Gadjah Mada


Baca juga: Polemik Anggaran Rp 1,7 Kuadriliun, Prabowo Datangi DPR





Berita terkait
Prabowo: Rencana Pinjaman Dana Alutsista Masih Digodok
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan rencana pinjaman dana untuk pemenuhan alutsista ke depannya masih digodok atau dibicarakan.
Kemenperin Dukung LEN Ciptakan Kemandirian Alutsista
Kementerian Perindustrian berupaya mewujudkan Indonesia mandiri dalam produksi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Jubir: Prabowo Diserang Isu Miring Lawan Mafia Alutsista
Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan Prabowo sedang diterpa isu miring saat lawan mafia alutsista.
0
Opini: Pendidikan Militer dan Kepolisian
Kepada Presiden Jokowi. Gonjang-ganjing anggaran militer Rp 1.760 triliun membuat hati saya gelisah. Saya paham cara berpikir Menhan Prabowo.