Surabaya - Pengurus Cabang Nadlatul Ulama (PCNU) Surabaya merasa keberatan jika Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ditunjuk menjadi menteri di Kabinet Kerja Jilid II.
Ketua PCNU Surabaya, KH Ahmad Muhibbin Zuhri mengatakan, meski masa bakti Risma akan berakhir tahun 2020, mantan Kepala Bappeko Surabaya itu harus menyelesaikan tugasnya.
Risma bisa saja diangkat jadi menteri jika sudah menyelesaikan tugas sebagai wali kota.
"Saya harapkan Bu Risma mau menyelesaikan masa jabatannya dulu, kan kurang sedikit saja. Toh, nanti kalau ada reshuffle Risma bisa jadi menteri," ujar Muhibbin, usai menjadi inspektur upacara peringatan Hari Santri Nasional, di Tugu Pahlawan, Selasa 22 Oktober 2019.
Muhibbin mengaku, Surabaya masih membutuhkan Risma karena banyak kemaslahatan yang diciptakannya. Maka di sisa masa jabatannya, hal itu dapat digunakan untuk mengabdi bagi masyarakat Surabaya.
Bu Risma akan mengambil keputusan, yang menurut beliau menjadi yang terbaik bagi Surabaya
"Saya kira akan lebih maslahat kalau Bu Rsima menyelesaikan jabatan sesuai amanah masyarakat Surabaya, yang ingin dipimpin selama lima tahun," katanya.
Menurut dia, pemilihan menteri hanya menunggu waktu, karena masih banyak tokoh yang kompeten untuk masuk kabinet Jokowi untuk sementara ini.
"Kalau memang Bu Risma sangat diharapkan menjadi menteri karena prestasinya, saya kira timingnya saja," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono memilih tidak banyak berkomentar soal isu Risma akan dipilih menjadi menteri.
Ketidakhadiran Risma dalam upacara peringatan Hari Santri Nasional di Tugu Pahlawan bukan berarti dipanggil oleh presiden di istana. Melainkan kondisi Risma sedang sakit.
Awi, panggilan akrab Adi Sutarwijono memastikan Risma akan mengambil keputusan yang terbaik buat Surabaya.
"Bu Risma akan mengambil keputusan, yang menurut beliau menjadi yang terbaik bagi Surabaya. Termasuk bagi Indonesia," ujar Awi.[]
