Lamongan (Tagar 25/4/2018) - Salah satu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diduga melakukan kampanye terselubung dengan menyisipkan stiker salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim di balik kartu PKH yang dibagikan ke warga.
Akibatnya, pendamping PKH desa Kendal Kemlagi ini dilaporkan warga Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lamongan, Rabu (25/4) sekitar pukul 12.00 WIB. Ketua Panwaslu Kabupaten Lamongan Tony Wijaya membenarkan adanya laporan tersebut.
"Namun, kita nanti akan meminta keterangan baik dari pelapor dan terlapor untuk dilakukan klarifikasi," kata Tony. Untuk itu, lanjut Tony, pihaknya masih belum bisa mengambil keputusa atas laporan tersebut.
Menurutnya, masih ada waktu tujuh hari dari laporan untuk melakukan kajian atas kasus itu dengan mengklarifikasi pihak pihak terkait. "Baru setelah itu akan diputuskan rekomendasinya nanti seperti apa," sambungnya.
Tony juga menyampaikan, sepanjang masa kampanye Pilkada Provinsi Jatim ini banyak laporan dugaan pelanggaran di Lamongan yang telah diterima. Namun untuk kasus yang terkait dengan PKH ini baru pertama kali. Beberapa laporan dugaan pelanggaran sebelumnya seperti Penggunaan masjid untuk kampanye.
Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur Sri Untari Bisoawarno meminta supaya Penyelenggara Pemilu dan penegak hukum menindak tegas dugaan pelanggaran itu.
Ia mengatakan berdasarkan laporan di Panwaslu Kabupaten Lamongan, peristiwa itu terjadi di Desa Kendal Kemlagi. Seorang pendamping menyerahkan kartu PKH dengan menyertakan stiker bergambar salah satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
Untuk itu, Untari meminta seluruh masyarakat Jawa Timur ikut memonitor dan mengontrol distribusi penerima program PKH. "Jika mendapatkan temuan seperti di Lamongan, masyarakat jangan ragu melaporkan ke kantor-kantor Panwaslu. Kami yakin, kejadian itu bukan satu-satunya," katanya. (lut)
Berita terkait
