TAGAR.id, Jakarta - Negosiasi antara Menlu China, Wang Yi, dan 10 negara di Kepulauan Pasifik gagal membuahkan hasil. Pemerintah Fiji menyalahkan negeri jiran yang lebih mempedulikan "skor geopolitik” ketimbang kepentingan ekonomi warga lokal.
Pertemuan virtual antara Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dan rekan sejawatnya dari 10 negara Kepualauan Pasifik, diagendakan pada Senin, 30 Mei 2022, waktu setempat untuk membahas rencana Beijing meningkatkan kerjasama di bidang keamanan, ekonomi dan politik.
China, tulis Presiden Xi Jinping dalam suratnya jelang KTT kepada 10 negara Kepulauan Pasifik, siap "bekerja demi membangun masa depan bersama,” dan berjanji akan selalu menjadi "saudara yang baik”, terlepas dari situasi politik global.
Namun, seruan Presiden Xi gagal menggerakkan 10 negara Kepulauan Pasifikitu untuk membuat kata sepakat. "Seperti biasa, kami selalu mengedepankan konsensus,” kata Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama, Senin, 30 Mei 2022, seusai pertemuan.
Dia mengindikasikan dukungan semua negara diperlukan sebelum penandatanganan "kerjasama regional” dengan China.
Meski gagal menyepakati perjanjian dengan 10 negara Kepulauan Pasifik, China tetap berhasil merangkai sejumlah kerja sama bilateral (Foto: dw.com/id)
Wang saat berada di Ibu Kota Fiji, Suva, dalam lawatan 10 hari di Pasifik Selatan. Dia mengatakan pihaknya akan "melanjutkan diskusi dan konsultasi mendalam untuk membentuk konsensus yang lebih luas terhadap program kerja sama.”
"China akan mengumumkan posisi kami, tawaran dan proposal kera sama dengan negara-negara Kepulauan Pasifik,” imbuhnya.
Wang mengumumkan ke10 negara sudah menyepakati nota kesepahaman (MoU) dalam proyek infrastruktur "Belt and Road” dan mengimbau kepada pihak lain untuk "tidak khawatir dan tidak gugup,” dalam menghadapi ekspansi tiongkok di Pasifik Selatan.
Peta Kepulauan Pasifik (Foto: dw.com/id)Lobi Australia dan Mikronesia
Namun dalam suratnya kepada kepala negara Kepulauan Pasifik, Presiden Mikronesia, David Panuelo, mewanti-wanti terhadap perjanjian yang "sekilas terkesan menguntungkan,” tapi membuka celah bagi China untuk merebut "kontrol ekonomi” terhadap industri kunci.
Menurutnya, kesepakatan itu "dalam skenario terbaik akan memicu Perang Dingin baru, dan dalam skenario paling buruk berpotensi menghadikan Perang Dunia,” ke Pasifik Selatan.
Lobi politik juga dilancarkan Australia yang pekan lalu mengirimkan Menteri Luar Negeri Penny Wong ke Fiji. Dia memperingatkan, kesepakatan dengan China akan memicu "konsekuensi” terhadap politik dan keamanan regional.
Beijing sebaliknya mengatakan kerjasama dengan China akan mendorong pembangunan ekonomi di Pasifik Selatan. Saat ini perekonomian Fiji, yang sepenuhnya mengandalkan sektor pariwisata, anjlok sebanyak 15% sebagai akibat pandemi corona.
Sejak 2009, China tercatat sebagai pemberi utang terbesar kedua di kawasan dengan nilai total sebesar 169 juta dolar AS.
Keuntungan ekonomi dan bantuan iklim menjadi prioritas bagi negara-negara Kepulauan Pasifik, ketika berusaha mengimbangi hubungan diplomasi dengan China dan negara barat.
Dalam jumpa pers bersama Wang Yi di Ibu Kota Suva, PM Fiji Bainimarama mengecam pihak yang hanya memikirkan "skor geopolitik,” yang "tidak berarti apapun bagi komunitas yang semakin tenggelam oleh naiknya permukaan laut, mereka yang kehilangan kerja karena pandemi atau bagi keluarga yang terdampak lonjakan harga bahan pangan.” [rzn/vlz (ap, afp)]/dw.com/id. []
Blinken Desak China Hentikan Tindakan Agresif di Indo-Pasifik
China Danai Perbaikan Sebuah Landasan Terbang di Pasifik
Australia Kirim Menlu Wong ke Kepulauan Pasifik
Australia Khawatir China Tempatkan Pasukan di Kepulauan Solomon
