Jakarta - Politisi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menanggapi soal penunjukan Emir Moeis yang menjadi komisaris di PT Pupuk. Menurut Irma, kritisi publik adalah kontrol efektif kepada pemerintah dan penunjukan tersebut 100 persen bukan hanya keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir.
“Saya ingin menyampaikan kepada partai politik yang mengajukan nama tersebut, seharusnya yang mengajukan nama itu kepada mentri BUMN atau pemerintah harusnya diajukan kader yang bersih dengan kababilitas dan jangan yang tersangkut dengan korupsi,” ujar Irma dalam wawancara di Kanal YouTube Tagar TV, Jumat, 13 Agustus 2021.
Orang yang melakukan pengawasan itu bisa mencontoh pada orang lain bahwa orang itu mampu melakukan pengawasan.
Irma Suryani Chaniago saat diwawancarai Cory Olivia di Kanal YouTube Tagar TV. (Foto: Tagar/Azzahrah)
Irma juga mengatakan bahwa fungsi komisaris selain memikirkan strategi bisnis perusahaan juga melakukan sebuah pengawasan, menurutnya jika orang yang pernah diawasi oleh aparat penegak hukum kemudian pernah mendaptkan hukuman ia berpikir orang tersebut tidak efektif saat menjalankan tugasnya.
“Jangan dipolitisasi semua diperbolehkan, moral itu penting. Orang yang melakukan pengawasan itu bisa mencontoh pada orang lain bahwa orang itu mampu melakukan pengawasan, kalau dia sendiri sudah melakukan hal-hal yang melanggar hukum artinya dia bukan orang yang bisa mengawasi,” ujar Irma.
Emir Moeis merupakan politikus PDI Perjuangan yang menjadi anggota DPR pada periode 2000-2013. Saat itulah ia terjerat kasus korupsi dan ditetapkan menjadi tersangka pada 26 Juli 2012.
Emir Moeis dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp 150 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 2014. Dia dinilai hakim terbukti menerima hadiah atau janji dari konsorsium Alstom Power Incorporate Amerika Serikat dan Marubeni Incorporate Jepang sebesar US$ 357 ribu agar bisa memenangkan proyek pembangunan 6 bagian pembangkit listrik tenaga uap 1.000 megawatt di Tarahan, Lampung, pada 2004.
Kritikan salah satunya datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan pengangkatan eks napi korupsi merupakan pelanggaran prinsip dasar kepemerintahan yang kredibel.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung meminta Menteri BUMN Erick Thohir bertanggung jawab keputusannya menunjuk Emir Moeis menjadi komisaris di PT Pupuk Iskandar Muda anak usaha PT Pupuk Indonesia.
(Azzahrah Dzakiyah Nur Azizah)
