Jakarta, (Tagar 1/3/2019) - Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah Nahdlatul Ulama (NU), menyarankan masyarakat tidak lagi menggunakan sebutan kafir kepada nonmuslim.
"Kata kafir menyakiti sebagian kelompok non-Muslim yang dianggap mengandung unsur kekerasan teologis," kata Pemimpin Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah, Abdul Moqsith Ghazali, Kamis (28/2).
"Memberikan label kafir kepada warga Indonesia yang ikut merancang desain negara Indonesia rasanya kurang bijaksana," imbuhnya.
Selain menganggap bahwa pelabelan kafir mengandung unsur kekerasan teologis, Komisi Bahtsul Masail menyarankan untuk mengganti kata kafir dengan muwathinun atau warga negara. Konteksnya untuk menunjukkan kesetaraan status muslim dan nonmuslim di dalam sebuah negara.
"Karena itu para kiai menghormati untuk tidak gunakan kata kafir tetapi muwathinun atau warga negara, dengan begitu status mereka setara dengan WN yang lain," lanjut Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.
Meskipun begitu, larangan penyebutan kafir belum tentu masuk rekomendasi pemerintah. Keputusan yang menjadi rekomendasi kebijakan itu dikeluarkan negara.
"Biasanya rekomendasi itu terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan negara. Sementara ini narasi akademis," pungkasnya.
Untuk informasi, Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah NU merupakan bagian dari agenda Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU, diselenggarakan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Banjar Jawa Barat, Kamis (28/2) kemarin.
Sidang dihadiri para ulama NU, antara lain Mustasyar PBNU Prof Muhammad Machasin, Rais Am Syuriyah PBNU KH Miftahul Akhyar, Rais Syuriyah KH Masdar Farid Masudi dan KH Subhan Ma’mun, Katib ‘Aam Syuriyah PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Katib KH Abdul Ghofur Maimun Zubair dan H Asrorun Niam Sholeh, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Ketua PBNU H Marsudi Syuhud, hingga Sekretaris Jenderal PBNU H Helmi Faishal Zaini. []
