UNTUK INDONESIA
Munas MUI: Tak Boleh Lagi Ketum Jadi Jubir Istana
MUI bersiap menggelar suksesi kepemimpinan tahun ini. MUI tak ingin lagi ketuanya merangkap jabatan jadi kaki tangan pemerintah.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) dan KH Ma'ruf Amin (kedua kanan) bersama Ibu Iriana Joko Widodo (kiri) dan Ibu Wury Estu Handayani (kedua kiri) menyapa yang hadir sebelum memberikan pidato pada Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat Minggu (14/7/2019). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) berancang-ancang menggelar suksesi kepemimpinan pada Musyawarah Nasioal (Munas) pada tahun ini. MUI berharap Munas tahun ini dapat menelurkan pemimpin yang konsisten menjadi juru bicara umat.

"Kita berharap tidak boleh menjadi perpanjangan tangan pemerintah, harus independen," kata Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi kepada Tagar, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020.

Junaidi menyindir Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin yang merangkap jabatan sebagai wakil presiden. Ma'ruf Amin yang mulai memimpin MUI sejak 2015 pernah berjanji mundur setelah memenangkan Pemilihan Presiden 2019.

Kita berharap tidak boleh menjadi perpanjangan tangan pemerintah

Namun Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI 11-13 Oktober 2019 di Lombok Tengah memutuskan kepemimpinan Ma'ruf Amin berlanjut hingga masa jabatannya habis pada 2020. "Dia ngotot ketua umum nonaktif," ujarnya.

Ketegangan antara pengurus aktif MUI dan Ma'ruf Amin kembali mencuat ke publik dalam polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). MUI mengaku enggan mengamini pemerintah dalam polemik ini meski telah diundang oleh Wapres Ma'ruf Amin di rumah dinasnya, Menteng, Jakarta Pusat, 16 Juni 2020.

Baca juga:

Lewat Ma'ruf Amin, pemerintah menyampaikan RUU HIP ditunda pembahasannya. Tapi MUI bersikeras RUU HIP dicabut dari program legislasi nasional (Prolegnas) di Senayan.

"Kami menyampaikan kepada bapak Wapres kami bukan minta RUU HIP ditunda tapi diberhentikan pembahasannya," ucapnya.

Junaidi menegaskan MUI bukan musuh pemerintah. Di sisi lain, MUI bukan juga kaki tangan pemerintah. 

"MUI adalah mitra kritis pemerintah, perpanjangan lidah umat bukan pemerintah," ujarnya. 

Pergantian nahkoda MUI bakal digelar di Munas pada November tahun ini. Meski sisa lima bulan lagi, Muhyiddin enggan berbicara soal nama-nama calon pengganti Ma'ruf Amin.

"Calon terkuat belum ada, nanti pada Munas baru dibahas," ucapnya.

Formatur akan menjaring para kandidat calon ketua umum MUI. Sedangkan formatur pemilihan berasal dari Dewan Pertimbangan MUI, Dewan Pimpinan Harian, utusan MUI provinsi, utusan pesentren, hingga utusan perguruan tinggi.

"Tidak ada voting, semua musyawarah formatur, voting itu kan partai politik," katanya.

Menurut Junaidi, seseorang yang memimpin MUI tak akan mendapatkan materi seperti pejabat pemerintahan. Orang yang mengurus lembaga yang berdiri sejak 1975 ini hanya berharap mendapatkan amal ibadah.

"Di MUI nggak ada apa-apa, mau jadi apa di MUI? Kita hanya beribadah di sana," ujarnya.

Meski demikian, kriteria pimpinan MUI tidak sembarangan. Selain independen, Junaidi ingin pimpinan MUI ke depan itu memiliki rekam jejak yang jelas, bersih, berakhlak bagus, memiliki visi dan jejaring yang luas.

"Ketum ke depan itu sebaiknya tidak terlibat dalam tindakan amoral, punya jaringan luas dalam dan luar negeri," kata Wakil Ketua Umum MUI ini.  []

Berita terkait
MUI: Ma'ruf Amin Jadi Ketua Umum Kesalahan Sejarah
Desakan Maruf Amin mundur dari ketua umum MUI menguat menjelang Munas 2020. Apalagi setelah MUI bersilang pandang soal polemik RUU HIP.
Bela Ma'ruf Amin Soal RUU HIP, Ngabalin Tegur MUI
Ali Ngabalin memperingatkan MUI untuk berhati-hati mengomentari Wakil Presiden Maruf Amin. Wapres juga ulama, kata dia.
RUU HIP, MUI: Kami The Real Protectors of Pancasila
MUI mengaku menolak RUU HIP justru karena cinta negara. MUI menyindir kelompok lain yang mengaku paling Pancasila tapi justru menjual aset negara.
0
Munas MUI: Tak Boleh Lagi Ketum Jadi Jubir Istana
MUI bersiap menggelar suksesi kepemimpinan tahun ini. MUI tak ingin lagi ketuanya merangkap jabatan jadi kaki tangan pemerintah.