Deli Serdang- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengajak semua pihak untuk sosialisasikan upaya rehabilitasi sebagai jalan dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA).
Penyalahguna NAPZA takut menjalani rehabilitasi karena dipersepsikan sama dengan penyiksaan. Perlu dingat, bahwa rehabilitasi bukanlah aib,
"Permasalahan yang saat ini harus dicarikan solusi adalah bagaimana menekan angka penyalahgunaan NAPZA dan mendorong masifnya upaya rehabilitasi bagi korban," katanya saat lakukan kunjungan kerja ke Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) di Deli Serdang pada Sabtu, 5 Desember 2020.
Penyalahgunaan NAPZA sendiri merupakan suatu ancaman bagi para generasi muda dan hal ini harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Sayangnya, rehabilitasi yang menjadi penyelesaian penyalahgunaan NAPZA masih alami kendala yakni banyak dari masyarakat yang berpikiran bahwa rehabilitasi merupakan suatu aib dan penyiksaan.
Muhadjir menyampaikan, penyalahguna saat ini masih kurang memahi rehabilitasi dengan baik hingga memunculkan kekhawatiran tersendiri.
“Penyalahguna NAPZA takut menjalani rehabilitasi karena dipersepsikan sama dengan penyiksaan. Perlu dingat, bahwa rehabilitasi bukanlah aib,” ucapnya.
Provinsi Sumatera Utara sendiri menjadi salah satu daerah dengan kasus penyalahgunaan NAPZA tertinggi dengan prevalensinya tercatat hingga 2,73 atau sangat melebihi prevalensi nasional 1,8%. Jenis zat yang banyak digunakan di sumatera Utara yakni sabu-sabu, ekstasi, dan ganja.
Menko PMK menyampaikan, saat ini Pemerintah Sumatera Utara telah menyediakan 48 fasilitas rehabilitasi yang 30 diantaranya adalah binaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi dan 18 lainnya ialah binaan Kementerian Sosial.
“Sumatera Utara perlu mendapat perhatian serius mengingat jumlah penduduk di sini merupakan terbanyak keempat di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah,” ujarnya.
Muhadjir pun sudah memastikan fasilitas yang ada di Loka Rehabilitasi BNN di Deli Serdang seperti terdapat layanan ruangan detoksifikasi untuk klien baru yang mana akan ditempatkan di sana selama 2 minggu, serta ada juga ruang perawatan dan ruang konseling.
Tak hanya itu, ada pula ruang primary di mana para klien dapat bergabung dalam kelas seminar. Diharapkan pula para pemateri dapat ikut mendorong para penyandu NAPZA untuk berhenti selamanya.
Menko PMK pun sempat berbicara dengan salah satu klien rehabilitasi. Diketahui rata-rata klien berusia 17 hingga 35 tahun dan mendapatkan narkoba dari lingkungan terdekat dengan harga sekali pakai diharga antara Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu.
"Saya doakan mudah-mudahan segera kembali ke kehidupan normal dan tidak mengulanginya lagi. Nanti tolong ceritakan ke kerabat terdekat, betapa tidak enaknya hidup sebagai pecandu dan agar menjauhi barang yang merusak itu,” ucapnya.
Sementara itu, pada kunjungan kerja Muhadjir bersama jajaran pun lakukan peninjauan terhadap alat Polymerase Chain Reaction (PCR) guna melayani pasien Covid-19 di RSU Muhammadiyah yang ditemani dengan Direktur RSU Muhammadiyah Moh. Riza, dan Rektor UMSU Agussani.
“Karena di Sumatera Utara tidak semua rumah sakit tersedia alat swab, maka diarahkan ke RSU Muhammadiyah. Di sini ada, 96 PCR server dan ruang uji PCR yang hasilnya dapat diketahui dalam 12 jam, serta hasilnya dapat diterima lewat email ataupun Whatsapp,” ujar Muhadjir Effendy. []
Baca juga:
- Muhadjir Effendy: Revolusi Mental Makin Dibutuhkan
- Muhadjir Effendy Raih Best Ministers di Obsession Award 2020
