UNTUK INDONESIA
Mesin Tua Bermasalah, PTPN II Tutup Pabrik Gula di Sumatera Utara
Pabrik Gula di Sumatera Utara milik PTPN II hanya tinggal satu, yaitu Pabrik Gula Kuala Batu, Kabupaten Langkat.
Ariandi, Sekretaris Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI) Provinsi Sumatera Utara di acara diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema Hilirisasi dan Perdagangan antar daerah di kantor Gubsu (Foto: Tagar/Reza Pahlevi)

Medan, (Tagar 20/3/2019) - Pabrik Gula di Sumatera Utara milik PTPN II hanya tinggal satu, yaitu Pabrik Gula Kuala Batu, Kabupaten Langkat. Dulunya, pabrik gula milik perusahaan berplat merah ada dua, tapi karena belum diketahui pasti masalahnya, akhirnya satu pabrik yang berada di Sei Semayang Kabupaten Deli Serdang ditutup.

Permasalahan pabrik gula milik PTPN II ini mencuat diacara diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema Hilirisasi dan Perdagangan antar daerah di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Medan pada Rabu (20/3) siang.

"Bagaimana dengan Industri Gula di Sumut, Satu pabrik gula milik PTPN II di Kabupaten Deli Serdang sudah tutup dan alat industrinya sudah dialihkan ke pabrik gula Kuala Batu," tanya Ariandi, peserta kepada Dr Iskandar Simorangkir Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian Republik Indonesia.

Keluhan para petani tebu ada banyak kepada PTPN II, di antaranya harga sewa lahan perhektar saat ini sebesar Rp 6,8 juta pertahun dan harga hasil panen yang dijual ke pabrik juga tidak konsisten.

"Awalnya petani tebu menyewa lahan milik PTPN II itu sekitar Rp 1,2 juta. Namun lama kelamaan harga sewa menjadi Rp 6,8 juta, petani yang sebagian besar lahannya menyewa akhirnya tidak meneruskan sewanya. Selain itu, terkadang hasil panen yang dijual juga harganya tidak tetal. Ikut harga pabrik, pabrik yang menilai berapa harga tebu milik petani. Jika hasil panen kurang baik, maka harganya juga turun," sambung Ariandi.

Didalam diskusi yang juga dihadiri oleh Dr Rully Deputi Bidang kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan Sekda Provinsi Sumut Dr Sabrina, Ariandi menegaskan apa langkah pemerintah (Menko Perekonomian) maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Dengan tutupnya satu pabrik gula di Sumut membuat pemerintah harus Impor. Apakah hal ini berpengaruh?" ungkapnya.

Mendengar pertanyaan tersebut, Dr Iskandar Simorangkir Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian Republik Indonesia mengatakan bahwa ada pengelolaan manajemen yang tidak benar.

"Ini tidak ada pengaruh dengan impor, jika permintaan tinggi dan persediaan sedikit maka akan dilakukan impor," kata Iskandar.

Menurut Dr Iskandar setelah mendengar pertanyaan dari Ariandi bahwa ada pengelolaan manajemen yang salah.

"Di Jawa Timur itu banyak pabrik gula, mereka membuat sistem bagi hasil dengan petani. Jadi kalau hasil tebu bagus, petani bisa mendapatkan 70 persen dan pabrik 30 persen. Jadi di Sumut ini berarti pengelolaan bisnis yang tidak profesional," terangnya.

Sedangkan Sekda Provinsi Sumatera Utara, Dr Sabrina mengakui bahwa pabrik gula milik PTPN II tutup karena mesin industri sudah tua.

"Untuk pabrik gula, itu merupakan bisnis to bisnis dari PTPN II, pemerintah Provinsi Sumut selalu mendukung adanya pabrik gula tersebut. Dulunya pabrik gula ada Dua, tapi karena mesin industrinya sudah tua, makanya satu ditutup," ungkap Sekda.

Mengenai tidak adanya lahan bagi petani tebu, Sekda berjanji akan mendukung petani dengan penyediaan lahan.

"Bisa menggunakan lahan hutan, kalau untuk industri kecil itu ada regulasinya. Kalau di hutan statusnya hutan lindung tidak bisa, karena hutan lindung hanya untuk tanaman yang sifatnya diambil hasilnya (getah)," sambungnya.

Mengenai pengelolaan manajemen yang kurang efektif, Sekda mengaku bahwa itu tidak bisa dicampuri.

"Kalau bisnis PTPN II tidak bisa kita campuri, itu kebijakan perusahaan dan mereka punya Menteri sendiri (BUMN), paling kita melakukan pendekatan agar harapan petani tebu yang merupakan masyarakat Sumut bisa sampai kepada PTPN II," ujarnya menjelaskan. []

Berita terkait
0
Tidak Main Medsos, Harun Masiku Sulit Dilacak KPK
Pelaksana Tugas Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengaku terganjal menangkap Harun Masiku, karena caleg PDIP itu tak main medsos.