Jakarta, (Tagar 17/10/2017) – Pengelolaan Dana Desa yang nilai alokasinya sudah mencapai Rp 1 miliar per desa perlu dikawal dengan baik, tidak hanya oleh Kepala Desa sebagai pengguna anggaran tetapi juga oleh pendamping desa.
Hal pengawalan tersebut terungkap dalam audiensi Pengurus Pusat GMKI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo yang berlangsung di Kantor Kemendes PDTT, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (17/10).
Dalam audiensi tersebut, utusan PP GMKI yang terdiri atas Alan Christian Singkali (Sekum PP GMKI), Korneles Galanjinjinay (Kabid Organisasi), Yanuserius Zega (Sekfung Kewirausahaan), dan Frangky Oratmangun (Sekfung Hubungan Internasional).
Pada kesempatan itu, pengurus GKMI menyampaikan beberapa hal terkait pembangunan di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal.
Disebutkan, rekruitmen pendamping desa yang beberapa waktu lalu mengalami polemik akhirnya dapat diselesaikan secara profesional dengan melibatkan 43 kampus sebagai mitra untuk menjalankan rekruitmen.
“Pendamping desa butuh technical competency untuk dapat melakukan tugas-tugasnya sehingga tidak boleh ada lagi rekruitmen yang tidak profesional. Indonesia masih memiliki 37% desa kategori tertinggal, sebuah jumlah yang masih sangat besar,” kata Menteri Desa PDTT.
Hal itu, kata Menteri Desa PDTT lagi, terjadi karena desa tidak punya akses pasar dengan skala ekonomi yang kecil. “Sehingga melalui program-program yang terintegrasi dengan tujuh kementerian diharapkan pengentasan kemiskinan yang masih mencapai 28 juta jiwa, dapat teratasi dengan segera,” ujarnya.
Lebih jauh Eko Putro Sandjojo mengemukakan, desa wisata dapat menjadi salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkecil kesenjangan dan membuka lapangan pekerjaan.
“Karena dengan membangun desa wisata, akan ikut membuat desa mandiri, dan membuka pintu perekonomian desa ke arah yang lebih baik. Di sinilah industri kreatif dan UMKM diperlukan. Kolaborasi semuanya akan membuat puluhan ribu desa seluruh Indonesia menjadi lebih maju,” paparnya.
Implementasi dan Pengawasan
Sekretaris Umum PP GMKI Alan Ch Singkali menyampaikan, GMKI mengapresiasi kinerja Menteri PDTT selama ini. Namun perlu juga diperhatikan implementasi dan pengawasannya di lapangan, karena kadang juga tidak sesuai dengan harapan.
“Terdapat beberapa penyelewengan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa, bahkan juga oleh pemerintah kabupaten.
Selain itu pembangunan yang dilakukan dengan dana desa masih berfokus pada pembangunan fisik saja, tidak terlalu menyentuh pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat desa,” terang Alan Ch Singkali.
Alan menambahkan, GMKI yang terdiri dari hampir seratus cabang di seluruh Indonesia memiliki kader-kader yang sebagian akan kembali ke desa untuk mengabdi pasca ulus kuliah.
“Maka potensi besar dari calon-calon angkatan kerja ini harus dapat dimaksimalkan peran sertanya dalam membangun Indonesia dari pinggir, dimulai dengan desa-desa terluar dan terpencil sesuai harapan Nawacita,” ucapnya.
Kawal Kebijakan
Pada kesempatan tersebut, Menteri PDTT juga meminta GMKI untuk mendukung dan berpartisipasi dalam Satgas Tanah Desa yang diketuai oleh Bibit Samad Riyanto (mantan komisioner KPK). GMKI diminta untuk dapat mengawal kebijakan yang dilakukan di desa agar dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam momen pertemuan itu, PP GMKI tak lupa mengundang kehadiran Menteri Desa PDTT sebagai keynote speaker dalam Sarasehan Nasional Mahasiswa dan Masyarakat Desa yang dirangkaikan dengan pelaksanaan Natal Nasional GMKI.
Kegiatan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada 15-20 Januari 2018 di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam kegiatan Sarasehan Nasional itu, para mahasiswa dan masyarakat desa akan mendiskusikan bagaimana upaya pembangunan desa yang efektif dan dapat mengembangkan potensi lokal.
Pulau Sumba dipilih sebagai pilot project karena masyarakat Sumba sampai saat ini masih melestarikan kebudayaan megalithikum, di mana saat ini peradaban megalithikum hanya tersisa beberapa saja di dunia.
Disebutkan, potensi tersebut harus dikembangkan dan dilestarikan, salah satunya dengan menjaga keberadaan desa-desa yang ada di Pulau Sumba. (yps)
