Surabaya - Abdul Halim Iskandar ditunjuk secara menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh Presiden Joko Widodo, Rabu 23 Oktober 2019.
Namun hingga saat ini, pria yang akrab dipanggil Gus Halim itu masih tercatat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim).
Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengaku dirinya belum menerima surat pengunduran diri Gus Halim dari keanggotaan DPRD Jatim. Meski demikian, dalam undang-undang tidak boleh rangkap jabatan.
"Sampai sekarang belum mengundurkan diri. Tapi dalam aturan yang ada, tidak boleh rangkap," ujar Kusnadi, di Surabaya, Rabu 23 Oktober 2019.
Meski belum mengundurkan diri, hak keuangan Gus Halim secara otomatis sudah gugur ketika resmi dilantik menjadi menteri oleh presiden. Begitu juga halnya tunjangan sebagai pimpinan dewan sudah dicoret.
Karena beliau masih di Jakarta karena tadi baru diumumkan begitu
Kusnadi berharap Gus Halim segera mengajukan surat pengunduran diri. Jika tidak, kursi pimpinan dewan pengganti Gus Halim akan kosong.
PKB belum dapat menempatkan kadernya di DPRD Jatim, jika belum ada surat pengunduran diri. "Memang tidak ada batas waktu. Tapi kalau semakin lama kan ya sayang," tuturnya.
Kusnadi mengaku bangga dengan adanya wakil dari Jatim yang diduduk di Kabinet Indonesia Maju. Ada representasi dari Jatim dan DPRD Jatim di kancah nasional.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Anik Maslchah membenarkan bahwa Halim belum mengajukan pengunduran diri sebagai wakil ketua dewan.
"Karena beliau masih di Jakarta karena tadi baru diumumkan begitu. Otomats setelah itu akan dilakukan oleh beliau," kata Anik.
Secara administrasi, lanjutnya, mekanisme pengunduran diri dilakukan melalui partai. Kemudian partai akan mengajukan PAW ke DPRD Jatim, dan diproses penggantinya.
"PAW penggantinya Pak Halim berdasarkan undang-undang pemilu secara otomatis suara di bawahnya," pungkasnya.[]
