Menteri BUMN Dukung Proses Hukum Soal Kasus Korupsi Blast Furnace

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan langkah yang diambil Kejaksaan Agung sebagai respons yang cepat.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Foto: Tagar/Antara)

TAGAR.id, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan langkah yang diambil Kejaksaan Agung sebagai respons yang cepat.

Terkait kasus korupsi proyek pembangunan Fasilitas Pabrik Tungku Peleburan Besi Baja (Blast Furnace) oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. pada 2011 silam.

Menteri BUMN mengatakan sinergitas antara BUMN, Kejaksaan Agung, bersama seluruh aparatur hukum adalah bagian dari pembenahan tata kelola perusahaan. 


Kami mempercayakan kasus ini tertangani dengan baik dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung.


Tak terbatas hanya penindakan hukum, melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari pembenahan tata kelola BUMN yang semakin baik.

Erick menilai sinergitas antara BUMN dan Kejaksaan Agung dalam kasus Fasilitas Pabrik Tungku Peleburan Besi Baja membuktikan komitmen restrukturisasi total Krakatau Steel. 

Erick juga optimis, langkah ini selaras dengan upaya Krakatau Steel dalam memperbaiki perputaran roda organsasi.

"Ini adalah momentum yang baik untuk semakin meningkatkan performa seiring dengan semakin baiknya performa PT Krakatau Steel (Persero) Tbk," ujarnya.

Ia juga menyakini penindakan hukum yang profesional dari Kejaksaan Agung akan mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang sehat, terutama bagi investor yang ingin berinvestasi.

"Jadi tidak perlu khawatir bagi setiap yang akan menjalankan bisnisnya. Ada jaminan bahwa bisnis berlangsung secara fair dan transparan begitupun dalam kepastian hukumnya karena sudah terbukti bagaimana profesionalnya Kejaksaan Agung kita," kata Erick.

Lebih lanjut, Erick berharap proses yang diperlukan dapat berjalan lancar dan tidak mengganggu aktivitas Krakatau Steel. 

Hal ini dilakukan agar kasus segera terselesaikan dan Krakatau Steel dapat kembali berfokus meningkatkan kinerja positif serta berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.

Sementara itu, Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim turut menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum di Kejaksaan Agung. Silmy menegaskan, kegiatan usaha perusahaan tetap berjalan seperti biasa, dan tidak terganggu dengan proses hukum ini.

"Kami mempercayakan kasus ini tertangani dengan baik dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung," kata Silmy. []

Berita terkait
Kejaksaan Agung dan Kementerian BUMN Bersihkan PT Garuda Indonesia
Hasil audit menyebutkan negara mengalami kerugian hingga Rp 8,8 triliun akibat pengadaan pesawat pada kurun waktu 2011-2021
Bersama Menteri BUMN dan Menhub, Benyamin Resmikan Wajah Baru Stasiun Pondok Ranji
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Soal Pembangunan Daerah, Komite II DPD RI Minta Kementerian BUMN Segera Ambil Solusi
Komite II DPD RI melakukan rapat kerja dengan Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury untuk membahas sinergi program pembangunan daerah.