TAGAR.id, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berhasil mencapai bahkan melebihi target pendaftaran tanah pada setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2021, tercatat sejumlah 94,2 juta bidang tanah terdaftar dan 79,4 juta bidang tanah telah bersertifikat dari total sekitar 126 juta bidang tanah di Indonesia.
Keberhasilan tersebut lantas dipaparkan oleh Menteri ATR/BPN, Sofyan A. Djalil kepada delegasi dari the National Land Agency (ANT) Kolombia saat berkunjung ke Kantor Kementerian ATR/BPN dalam rangka inisiasi kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kolombia di bidang pertanahan dan tata ruang belum lama ini.
Sebuah kawasan yang diklasifikasikan non kawasan hutan, itu menjadi kewenangan kami untuk mengeluarkan sertipikat hak atas tanah.
"Sampai dengan 2017 kita menyertipikatkan 46 juta bidang tanah. Kita akan mempunyai 126 juta bidang tanah," ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil saat menerima kunjungan delegasi the National Land Agency (ANT) Kolombia di Ruang Rapat Menteri, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Dalam kesempatan ini, ia juga memaparkan bahwa Kementerian ATR/BPN mengontrol sebanyak 1/3 dari total jumlah tanah di Indonesia.
- Baca Juga: Rakernas Kementerian ATR/BPN 2022, Momentum Perkuat Integritas dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pertanahan
- Baca Juga: Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah Mulai 1 Maret 2022
Sofyan A. Djalil menjelaskan, hal ini lantaran terdapat dua rezim pertanahan di Indonesia, di antaranya termasuk kawasan hutan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan non kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL) yang saat ini dikendalikan Kementerian ATR/BPN.
"Sebuah kawasan yang diklasifikasikan non kawasan hutan, itu menjadi kewenangan kami untuk mengeluarkan sertipikat hak atas tanah," terang Menteri ATR/BPN di hadapan jajaran ANT Kolombia yang hadir.
Lebih lanjut Sofyan A. Djalil menjelaskan, selain terkait pertanahan, Kementerian ATR/BPN juga memiliki pekerjaan utama lainnya, yakni perencanaan tata ruang.
"Urusan pertanahan dan tata ruang sangat berhubungan. Sejak 2015, di bawah pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo, kementerian kami sekarang adalah urusan pertanahan dan tata ruang," pungkasnya.
- Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Sambut Baik Rekomendasi BAKN DPR RI sebagai Upaya Perbaikan Layanan Masyarakat
- Baca Juga: Ini Daftar Peraih Penghargaan Capaian Kinerja dalam Rakernas Kementerian ATR/BPN 2022
Direktur the National Land Agency (ANT) Kolombia, Myriam Martinez yang hadir dalam kesempatan ini mengatakan, negaranya memiliki persoalan yang kompleks terkait dengan pertanahan.
Untuk itu, kunjungan ini menjadi sarana berbagi antara kedua belah pihak terkait masalah-masalah pertanahan dan tata ruang yang dihadapi.
Turut hadir memberikan pemaparan, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana serta Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, R.B. Agus Widjayanto. Hadir pula Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Dony Erwan; Duta Besar Kolombia untuk Indonesia, Juan Camilo Valencia Gonzales; dan Sekretaris Pertama Urusan Bilateral Kedutaan Besar Kolombia untuk Indonesia, Jenny Tatiana Rodriguez. []
