Jakarta, (Tagar 21/8/2017) – Impor benih dan bibit pangan harus dihentikan. Komitmen ini dilontarkan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan nasional.
"Kalau bisa, kita hentikan impor ini. Kita komitmen, jangan biarkan impor bibit masuk Indonesia," kata Amran Sulaiman dalam Pengukuhan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI) 2017-2022 di Jakarta, Senin (21/8).
Amran mengemukakan, benih dan bibit memiliki peran strategis dalam mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan nasional. Lantaran sedemikian pentingnya maka ia menyebut tidak boleh ada kesalahan dalam pengadaan bibit dan benih, karena kesalahan akan berujung pada penyesalan. "Salah benih, penyesalan bisa bertahun-tahun setelah menghasilkan. Kalau di sawit, setelah empat tahun baru penyesalan. Makanya ini sangat penting," ujarnya.
Untuk masa mendatang, Amran mendorong sinergi dengan MPPI dalam pengadaan bibit dan benih pangan nasional. Organisasi ini ia nilai memiliki peran strategis karena mempunyai anggota dari berbagai kalangan, mulai dari pelaku usaha hingga birokrat. "Ke depan rencana pengadaan bibit dan benih pangan kami ingin sinergi dengan MPPI untuk mengawal benih ini," ucapnya.
Sementara dalam acara tersebut, sebanyak 73 orang Dewan Pengurus Pusat MPPI periode 2017-2022 dikukuhkan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron terpilih menjadi Ketua Umum MPPI.
Herman menuturkan, selama ini pelaku usaha benih dan bibit saling bertarung dan berjalan masing-masing sehingga mimpi mewujudkan swasembada pangan masih sulit dicapai. "Kunci sukses swasembada, kedaulatan dan kemandirian pangan ada di benih karena benih adalah sumber kehidupan. Istilahnya bibit, bebet, bobot, benih memegang peran penting," tuturnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan sejalan dengan pemerintah dalam menentukan prioritas bibit dan benih yang akan dipakai guna mendukung program swasembada. Herman yakin visi pemerintah dapat dicapai, karena pasar bibit dan benih semakin menjanjikan.
"Dengan kerja sama pemerintah, penangkar ada kepastian pasar, kepastian usaha, pemerintah juga akan menampung. Kami sebagai pelaku juga bisa mengembangan usaha sekaligus mengembangkan varietas-varietas baru," tandasnya. (yps/ant)
