TAGAR.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) China, Wang Yi, akan melakukan kunjungan pertamanya ke Australia dalam tujuh tahun, Rabu (20/3/2024). Menurut beberapa analis, kunjungan ini akan didominasi oleh upaya untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan yang tersisa antara Beijing dan Canberra, bahkan ketika keduanya berupaya mengatasi masalah konsuler dan keamanan yang kontroversial. William Yang melaporkannya untuk VOA.
‘Wang akan mengadakan pertemuan dengan PM Australia, Anthony Albanese, dan Menlu Penny Wong sewaktu ia berada di Australia,’ kata staf Kementerian Luar Negeri China.
Agenda utama pertemuan mereka adalah pembicaraan mengenai penghapusan tarif terhadap minuman anggur Australia, keputusan yang dibuat Beijing pada 2020 di tengah-tengah perselisihan diplomatik bilateral yang sengit.
Ketika itu, pihak berwenang China mengatakan Australia bersalah atas perilaku antipersaingan. China menetapkan tarif tersebut setelah Canberra memberi dukungan terhadap penyelidikan independen mengenai asal usul pandemi COVID-19.
Langkah itu menyebabkan nilai ekspor anggur Australia ke China, yang mencapai $662 juta lebih pada puncaknya, merosot menjadi $6,6 juta saja tahun lalu.
Pekan lalu, sebuah pernyataan sementara dari Kementerian Perdagangan China menyebutkan bahwa tarif itu mungkin dicabut dalam hitungan pekan. PM Anthony Albanese mengukuhkan bahwa ia akan membahas isu tersebut dengan Wang dalam pertemuan bilateral mereka hari Sabtu. Ia juga mengatakan bahwa Beijing dapat membuka kembali pasar China untuk anggur Australia “dalam beberapa pekan mendatang” dan perkembangan ini akan “sama-sama menguntungkan” bagi kedua negara.
Sejak berkuasa pada Mei 2022, pemerintahan Albanese telah berusaha meredakan ketegangan antara China dan Australia sambil berjanji akan memastikan penghapusan tarif China terhadap berbagai komoditas Australia. Sejak itu, Beijing telah mencabut restriksi terhadap impor daging sapi, jelai, batu bara dan kapas Australia.
“Kedua pihak ingin menempuh jalur normalisasi hubungan perdagangan dan mengembalikan ekspor Australia ke pasar China,” kata Benjamin Herscovitch, peneliti di Australian National University, kepada VOA melalui telepon.
Para pakar mengatakan Wang kemungkinan besar akan mendorong Australia untuk melonggarkan restriksi terhadap investasi China di negara itu, sambil meminta dukungan Canbera bagi upaya China untuk bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).
“Saya pikir Wang akan mengemukakan CPTPP dan akan berusaha mencapai kemajuan dengan Australia secara bilateral,” kata Alex Bristow, analis senior di Australian Strategic Policy Institute (ASPI,) dalam wawancara video dengan VOA.
PM Australia, Anthony Albanese, di Sydney, 20 Desember 2023. Ia memerintahkan penyelidikan mengenai mengapa dokumen Kabinet berkenaan dengan bergabungnya Australia dalam invasi Irak 2003 masih menjadi dokumen rahasia. (Foto: voaindonesia.com/AP)Isu konsuler dan keamanan sensitif
Terlepas dari tanda-tanda menghangatnya hubungan perdagangan bilateral, kata Herscovitch, masih ada perbedaan pendapat fundamental antara Beijing dan Canberra mengenai sejumlah isu kontroversial.
“Australia kemungkinan besar akan berfokus pada kasus-kasus konsuler serta isu-isu HAM dan geopolitik yang kontroversial,” katanya kepada VOA. Ia menambahkan bahwa kasus penahanan penulis Australia Yang Hengjun, yang dijatuhi hukuman mati yang ditangguhkan dari pengadilan China bulan lalu, akan menjadi “prioritas tertinggi” bagi Canberra.
Setelah Yang dijatuhi vonis tersebut, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menggambarkan putusan itu “menyakitkan” dan “mengerikan”, serta bertekad akan terus memperjuangkan keadilan bagi penulis Australia yang ditahan itu.
Sebagai tanggapan atas kasus Yang, Duta Besar China untuk Australia Xiao Qian awal bulan ini mengatakan bahwa kesehatan Yang tidak seserius yang digambarkan kerabatnya. Xiao mengatakan hukuman mati yang ditangguhkan itu “mungkin tidak akan dilaksanakan” jika Yang mematuhi ketentuan mengenai hukuman penjaranya dan berkomitmen tidak melakukan kejahatan pada masa mendatang.
Sementara Canberra telah berulang kali bertekad akan membela hak-hak Yang, beberapa analis berpendapat pemerintah Australia belum berbuat cukup banyak untuk memprioritaskan kasusnya ketika berdialog dengan China secara bilateral.
“Mereka terus berjanji akan membela hak-hak konsuler Yang, tetapi ketika berusaha mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi Australia dan isu-isu HAM, pemerintah Australia selalu memprioritaskan hubungan perdagangannya dengan China,” kata Feng Chongyi, pakar politik China di University of Technology Sydney dan mantan penasihat akademis Yang, kepada VOA melalui telepon.
Herscovitch mengatakan bahwa selain kasus Yang, Australia juga akan menyatakan keprihatinan mengenai perilaku militer China di Laut China Selatan dan beberapa bagian lain di kawasan Indo-Pasifik. Australia juga kemungkinan besar akan menyentuh situasi HAM yang “mengerikan” di Xinjiang, Tibet dan wilayah-wilayah lainnya di China, lanjutnya.
“Beijing akan menyimak dengan seksama semua pernyataan dari Australia, tetapi mereka belum tentu ingin berdialog sejauh itu,” kata Herscovitch kepada VOA. Ia menambahkan bahwa pihak China kemungkinan besar akan “menolak” kekhawatiran Canberra dan “menjelaskannya.”
Dalam beberapa pekan ini, Australia telah mendesak semua negara agar tidak mengganggu perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan dalam pertemuan puncak dengan negara-negara Asia Tenggara. Australia juga meningkatkan hubungan bilateral dengan Vietnam menjadi kemitraan strategis komprehensif. (uh/ka)/voaindonesia.com. []