Oleh: Tom Lowrey dan Chantelle Al-Khouri
TAGAR.id – Australia akan mensyaratkan masalah iklim dan kesetaraan gender dalam memberikan bantuan luar negeri, sesuai dengan kerangka baru dengan tujuan mengimbangi ambisi China di kawasan Indo-Pasifik.
Di bawah aturan baru, semua proyek pembangunan internasional baru yang bernilai lebih dari 3 juta dolar harus menyertakan tujuan kesetaraan gender.
Mulai pertengahan 2025, setengah dari investasi baru di atas 3 juta dolar juga harus memiliki tujuan perubahan iklim.
Keharusan dua topik ini menjadi perombakan besar pertama dalam program bantuan luar negeri Australia dalam lebih dari satu dekade, setelah dokumen kebijakan baru mencatat kawasan Indo-Pasifik menghadapi "keadaan strategis yang mengkhawatirkan".
Anggaran bantuan luar negeri Australia pada tahun 2023-2024 berjumlah 4,7 miliar dolar, dan akan meningkat pada beberapa tahun ke depan, tapi strategi baru ini tidak disertai dengan komitmen pendanaan baru.
Hingga pertengahan tahun, seperlima utang Pasifik adalah untuk China.
Kebijakan baru ini juga memperjelas Indo-Pasifik yang tetap menjadi fokus pembangunan dari Australia.
"Ini jadi wilayah yang paling kami ketahui, di mana kami bisa membuat perbedaan terbesar, dan di mana kepentingan kami paling terpengaruh secara langsung," tulis dokumen kebijakan tersebut.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan kerangka bantuan baru melayani kepentingan Pasifik, dan ambisi Australia di dalamnya.
"Australia menggunakan semua elemen kekuatan nasional untuk memajukan kepentingan kami dan membentuk dunia menjadi lebih baik," katanya.
"Kebijakan baru ini mencerminkan siapa kita. Australia ada di sana, tidak hanya di saat krisis, tetapi bekerja dengan kawasan ini untuk memperkuat ketahanannya dan membantu menyampaikan aspirasinya."
Pemerintah Australia sedang memikirkan kembali pendekatannya soal bantuan luar negeri. (Foto: abc.net.au/indonesian - Reuters/Department of Defence)Kontras dengan China
Target baru juga akan ditetapkan untuk melibatkan kontraktor lokal di wilayah Indo-Pasifik dalam pekerjaan konstruksi, sebagai upaya mendorong lebih banyak investasi ke daerah berkembang.
Dengan memperkerjakan kontraktor lokal, diharapkan dapat berbeda dengan proyek-proyek yang didanai China, yang seringkali didominasi oleh tenaga kerja impor.
Menteri Pembangunan Internasional dan Pasifik di Australia, Pat Conroy, sebelumnya sudah bicara soal Australia yang menerapkan "lima prinsip" ke dalam setiap pekerjaan pembangunan di luar negeri.
Kelima prinsip itu adalah transparansi, tanpa pamrih, hanya mendanai proyek berkualitas tinggi, berfokus pada prioritas lokal, dan bekerja dengan lokal kontraktor dan pemasok.
Pat mengatakan Australia ingin memberikan nilai sebanyak mungkin saat membangun kawasan Indo-Pasifik.
"Kami menanggapi prioritas yang dibutuhkan negara -negara mitra kami dan membantu mengangkat warga keluar dari kemiskinan, membangun ketahanan dan memperkuat hubungan di wilayah."
"Kami akan berinvestasi dalam solusi lokal yang memberikan dividen ganda, menciptakan lapangan kerja lokal dan memberikan manfaat ekonomi langsung di lapangan, sekaligus meningkatkan dampak pembangunan dari investasi Australia."
Sebelumnya Pat menjelaskan Australia tidak akan terlibat dalam "bantuan untuk hubungan transaksional".
Dalam menetapkan target iklim 50 persen untuk proyek-proyek pembangunan baru, strategi tersebut mengangkat iklim sebagai prioritas bagi Australia, yang juga menjadi prioritas di Pasifik.
"Mitra kami sudah jelas berharap Australia mengambil tindakan ambisius terhadap perubahan iklim di dalam dan luar negeri," isi dokumen tersebut.
“Ini tetap menjadi perhatian utama kawasan Indo-Pasifik kami dan merupakan satu-satunya ancaman terbesar bagi mata pencaharian, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Pasifik.”
Kebijakan baru ini menganggap gol-gol kesetaraan gender yang akan diraih akan membantu mendorong perubahan di wilayah Indo-Pasifik.
"Menempatkan kesetaraan gender dalam inti pembangunan menciptakan peluang bagi orang untuk berkembang, membuat negara kita lebih kuat, lebih aman, dan lebih inklusif." (Diproduksi oleh Erwin Renaldi dari laporan ABC News)/abc.net.au/indonesian. []