TAGAR.id, Jakarta - Pemerhati masalah Papua, Agus Kosek, mengecam sikap Gubernur Papua Lukas Enembe yang menolak rencana pemekaran Provinsi Papua. Ia menyerukan agar menolak lupa apa yang pernah dikatakan Lukas Enembe pada masa yang lalu.
"Pernyataan sekaligus alasan Lukas Enembe menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) hanya karena merasa bahwa Orang Asli Papua (OAP) tidak memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam mengelola provinsi baru, seperti menampar wajahnya sendiri," kata Agus Kosek dalam keterangan tertulis diterima Tagar, Jumat, 3 Juni 2022.
Terlebih, lanjut Agus Kosek, "Di masa kepemimpinannya yang hampir 10 tahun menjadi nahkoda bagi Papua, namun seperti tidak mampu mengangkat serta membanggakan masyarakatnya sendiri."
Agus Kosek menilai tidak patut seorang gubernur yang kini dalam periode kedua masa jabatannya menyatakan bahwa rencana pemekaran DOB tidak memberikan keuntungan kepada Orang Asli Papua (OAP).
"Majunya sumber daya manusia dan kualitas pembangunan di suatu wilayah juga dipengaruhi oleh andil seorang gubernur," ujarnya.
Ia melihat Lukas Enembe selama ini gencar membanggakan program-programnya, mengembangkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut, agar mampu mengelola pembangunan dengan berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi.
"Seharusnya ini bisa menjadi salah satu modal dalam menyambut kebijakan pemekaran DOB Papua nantinya," kata Agus Kosek.
Melihat mundur ke belakang, pada masa kampanye Pemilihan Gubernur 2013, Lukas Enembe mengangkat isu pemekaran sebagai cara memikat pemilih yang merindukan perubahan di Papua.
Di hadapan ribuan orang yang memadati lapangan Sinapuk, Wamena, dengan suara lantang ia menyatakan bahwa ia adalah Gubernur Papua yang terakhir.
Perubahan sikap Lukas Enembe sekarang membuat banyak kalangan terkejut, kata Agus Kosek.
Agus Kosek mengatakan beberapa tokoh senior Papua bersaksi bahwa kemenangan Lukas Enembe dan mendiang Klemen Tinal pada saat itu mencapai lebih dari 50 persen suara, yang dihasilkan dari isu pemekaran provinsi dalam setiap kampanye.
"Di hadapan ribuan orang yang memadati lapangan Sinapuk, Wamena, dengan suara lantang ia menyatakan bahwa ia adalah Gubernur Papua yang terakhir. Pernyataan tersebut secara tak langsung menegaskan bahwa dirinya menyetujui pemekaran Provinsi Papua, di mana salah satunya, yakni Pegunungan Tengah dengan Wamena sebagai ibu kota," kata Agus Kosek.
Agus Kosek juga mengingatkan, publikasi media digital merekam jejak dukungan Lukas Enembe terhadap pemekaran sebagai cara mengakselerasi pembangunan Papua. Salah satunya siaran pers yang diberitakan beberapa media pada 15 September 2019, yang mengusulkan ide pemekaran wilayah Papua.
Lukas Enembe saat itu memberikan saran kepada pemerintah pusat untuk memekarkan Papua menjadi tujuh provinsi. Hal ini disesuaikan dengan 7 wilayah adat yang tersebar di Papua dan Papua Barat.
“Provinsi Papua ada 5 wilayah adat dan 2 wilayah adat di Papua Barat dengan status otonomi khusus bagi masing-masing provinsi,” kata Lukas Enembe kala itu.
Tujuh wilayah adat yang dimaksud adalah 5 wilayah adat di Provinsi Papua, yakni wilayah Tabi atau Mamta, Saireri, Meepago, Anim HA, dan Lapago. Sedangkan dua wilayah adat lainnya berada di Papua Barat, yakni Domberai dan Tambrauw. []
