Jakarta – Pelayanan distribusi obat antiretroviral (ARV) untuk Odha (Orang dengan HIV/AIDS) di Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Klinik VCT hanya ada di rumah-rumah sakit (RS) daerah di ibu kota kabupaten dan kota. Sumber Tagar menyebutkan alasan pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kalsel, hal itu karena jumlah Odha yang membutuhkan ARV di Kalsel masih sedikit sehingga tidak perlu sampai ke Puskesmas sebagai satelit Klinik VCT.
Tentu saja alasan itu tidak pas karena jika obat ARV tidak bisa diakses oleh Odha, maka ada risiko penyebaran HIV/AIDS. Jumlah kasus HIV/AIDS di Kalsel sampai 30 Agustus 2021 dilaporkan 3.319 (apahabar.com, 1 Desember 2021).
Tapi, perlu diingat bahwa angka ini hanya sebagian kecil dari kasus yang ada di masyarakat karena selama ini penemuan kasus pasif yaitu yang datang berobat karena penyakit terkait HIV/AIDS.
Fenomena gunung es pada epidemi HIV/AIDS (Foto: Tagar/Syaiful W Harahap)
Dalam epidemi HIV/AIDS dikenal fenomena gunung es yaitu kasus yang terdeteksi (3.319) digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi di masyarakat digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut.
Celakanya, tidak ada langkah-langkah yang sistematis untuk mendeteksi pengidap HIV/AIDS di masyarakat melalui cara-cara yang tidak melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia (HAM).
Peraturan daerah (Perda) tentang penanggulangan HIV/AIDS pun hanya sebatas ‘macan kertas’ yang tidak menukik ke akar persoalan. Seperti Perda AIDS Kota Banjarmasin No. 11 Tahun 2012 yang dirancang dengan pijakan moral sehingga pasal-pasal yang muncul punya hanya normatif. Sama seperti perda lain perda ini juga hanya bicar adi awang-awang.
Selain itu Odha yang mengakses obat ARV di RS daerah hanya membayar biaya administrasi Rp 50.000. Tentu saja ini memberatkan karena sebagian besar Odha di Kalsel adalah dari kalangan warga miskin.
Klinik VCT juga tidak terdapat di semua RS daerah di Kalsel sehingga Odha harus mencari RS daerah terdekat. Seperti di Kabupaten Tanah Laut tidak ada Klinik VCT di RS daerah sehingga Odha dari Tanah Laut harus ke Kota Banjarbaru yang punya Klinik VCT. Celakanya, mereka harus mengeluarkan uang untuk transpor setiap bulan hanya untuk mengambil obat ARV.
Yang juga jadi masalah bagi Odha di Kalsel adalah belum semuanya memegang kartu BPJS Kesehatan. Diperkirakan hanya 50% Odha di Kalsel yang mempunyai kartu BPJS Kesehatan melalui PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dibayar APBN dan APBD.
Dikabarkan karena dana alokasi untuk PBI melalui APBD terbatas, maka pemerintah daerah tidak bisa memberikan prioritas BPJS Kesehatan untuk Odha.
Kondisi itu membuat Odha yang menunggak BPJS Kesehatan ada Odha yang mangkir berobat rutin sehingga tidak memperoleh obat ARV. Hal ini membuat Odha putus obat yang berisiko penggantian jenis obat ARV.
Seorang staf di KPA Kota Banjarbaru, Edi Sampana, meminta bantuan dari BAZNAS Provinsi Kalsel untuk menolong dengan membayar iuran BPJS Kesehatan beberapa Odha. Tapi, Edi khawatir bantuan dari BAZNAS ini terbatas. Jika bantuan dihentikan, maka kian banyak Odha yang putus obat yang membuat epidemi HIV/AIDS di Kalsel akan jadi masalah besar.
Seorang petugas medis menyiapkan pil anti-retroviral (ARV) untuk pasien HIV/AIDS di Nairobi, Kenya (Foto: Dok/voaindonesia.com/Reuters)
Padahal, target pemerintah seperti yang dianjurkan UNAIDS (program AIDS PBB) pada tahun 2030 yaitu 90% Odha harus meminum obat ARV. Dengan kondisi seperti di Kalsel ini tentulah target pemerintah itu tidak akan bisa dicapai.
Langkah Dinas Sosial Prov Kalsel diharapkan bisa menyasar Odha untuk mendapatkan BPJS Kesehatan dengan PBI dari APBN dengan cara ‘jemput bola.’ Sumber data Odha yang tidak mempunyai BPJS Kesehatan ada di dinas-dinas kesehatan daerah atau KPA daerah kabupaten dan kota.
Obat ARV merupakan salah satu langkah untuk menekan penyebaran HIV/AIDS melalui Odha karena dengan meminum obat ARV sesuai dengan resep dokter akan menurunkan risiko menularkan HIV/AIDS. []
Seorang Perempuan Terdeteksi HIV/AIDS di Kota Banjarbaru
Keluhan Kesehatan Tidak Otomatis Terkait dengan HIV/AIDS
Prostitusi Online dan Artis Penyebar HIV/AIDS di Indonesia
Menyoal Peran Aktif Pers Nasional Menanggulangi HIV/AIDS di Indonesia
