Oleh: Irma Suryani Chaniago*
Rakyat Indonesia harus tahu kenapa pemerintah Indonesia (Presiden, Kementerian BUMN maupun kementerian ESDM dan BKPM) sepakat menghentikan ekspor bijih nikel, dan justru membangun smelter sendiri di dalam negeri melalui kerja sama yang saling menguntungkan dengan Tiongkok. Pertanyaannya mengapa kerja sama dilakukan dengan Tiongkok? Dengan menulis informasi ini saya ingin memberikan pemahaman kepada rakyat Indonesia yang kurang informasi sehingga menimbulkan antipati terhadap semua kerja sama dengan Tiongkok.
Selama ini Indonesia hanya menjual bahan mentah bijih nikel ke Uni Eropa dengan harga yang sangat murah. Mereka (Uni Eropa) tentu sangat menikmati dan senang bisa mengimpor bahan mentah bijih nikel yang melimpah dari Indonesia dengan harga murah. Mereka menikmati kebodohan pemerintah Indonesia masa lalu yang tidak berpikir bagaimana cara meningkatkan nilai tambah dari bahan baku nikel yang melimpah ini jika diolah sendiri menjadi bahan jadi di Tanah Air.
Alhamdulillah saat ini kita memiliki presiden (yang bernama Joko Widodo) presiden yang cerdas, yang menjadi presiden dan mengelola negara bukan cuma bermodalkan jual sumber daya alam. Bukan cuma bikin utang luar negari untuk BLT, tanpa ada hasil pembangunan yang nyata untuk masa depan bangsa dan negara.
(Jokowi berutang untuk membangun tol trans Sumatera, trans Papua, trans Sulawesi, dan trans Kalimantan, juga untuk membangun bandara dan pelabuhan atau tol laut ). Karena Jokowi sadar pemerataan pembangunan dan kesejahteraan tidak mungkin dicapai jika infrastruktur yang bisa menghubungkan negara kepulauan ini tidak dibangun (Jokowi ingin menghilangkan ekonomi biaya tinggi) dengan menyambung semua wilayah dengan infrastruktur yang dibutuhkan rakyat.
Moratorium berhenti ekspor nikel oleh pemerintah dan kerja sama Indonesia dengan Tiongkok adalah untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Kerja sama yang saling menguntungkan. Pertanyaannya kenapa harus dengan Tiongkok?
Jawabannya simpel, karena Tiongkok memiliki teknologi pembuatan smelter (mesin dan teknologi) sementara kita punya bahan baku. Sejak dijalin kerja sama membangun smelter di dalam negeri, Indonesia sudah mampu membuat bahan baku baterai sendiri. Lalu pertanyaan berikutnya untuk apa Indonesia memproduksi bahan baku baterai?
Rakyat Indonesia harus sadar bahwa minyak bumi dunia sudah mulai menipis, sementara kebutuhan BBM untuk kendaraan bermotor dan mesin-mesin sangat tinggi. Tiongkok menyadari betul bahaya tersebut, maka mereka mulai memproduksi mesin dan kendaaraan bermotor dengan bahan bakar baterai, sehingga mereka tidak lagi bergantung dengan bahan bakar minyak yang stoknya sudah mulai menipis dan harganya pun sangat tinggi. Tiongkok mulai berbenah, dengan teknologi yang mereka miliki, mereka mulai mempelopori membuat kendaraan bermotor (mobil dan motor) dengan bahan bakar menggunakan baterai, selain hemat, penggunaan baterai tentu juga mengurangi polusi udara.
Uni Eropa selama ini hanya ingin membeli bahan baku nikel dari Indonesia dan enggan melakukan kerja sama.
Tiongkok memiliki teknologi membuat baterai dan saat ini secara masif telah memproduksi mobil listrik dan mulai mengekspornya ke seluruh dunia. Sebagai produsen mobil, tentu Uni Eropa tidak mau kalah dan ikut juga membuat mobil listrik, tapi Uni Eropa kalah bersaing soal harga dengan mobil listrik buatan Tiongkok, melalui PERMEN No 11 tahun 2019 pemerintah melakukan stop ekspor bahan mentah Bijih Nikel ke Eropa, akibatnya Uni Eropa menggugat Jokowi ke WTO karena larangan ekspor ini. Dan Jokowi menjawab WTO, “Indonesia tidak lagi ekspor bijih nikel karena Indonesia akan membangun sendiri pabrik baterai untuk bahan bakar mobil listrik”.
Langkah awal pemerintah untuk mewujudkan produksi baterai sendiri adalah dengan membentuk PT Vale Indonesia, yaitu perusahaan pertama yang akan melaksanakan Kontrak Karya dengan Tiongkok pada tahun 2014, artinya apa? Perusahaan tambang yang dulu saham mayoritasnya dimiliki asing, oleh pemerintah Jokowi sekarang saham mayoritasnya dimiliki Indonesia. Indonesia memiliki 58% saham di perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola smelter-smelter tersebut. Artinya apa? Perusahaan nikel terbesar ini sekarang dikelola oleh bangsa sendiri, dan masih banyak lagi perusahaan nikel lain yang sekarang berkonsep Kontrak Karya tersebar di Sulawesi.
Selama ini Indonesia selalu mengekspor bijih nikel mentah ke Uni Eropa, dan Eropa sangat senang karena bisa membeli bahan baku baterai dengan sangat murah dari Indonesia. Sekarang mereka gigit jari, mereka punya teknologi tapi tidak punya bahan baku. Indonesia ingin membalikkan keadaan negara yang butuh baterai (bahan baku) akan bergantung pada kita terutama Uni Eropa akan bergantung pada Indonesia, bukan sebaliknya.
Demikian juga nasib konglomerat yang selama ini menikmati hasil ekspor nikel ke Eropa, mereka sekarang gigit jari dan terusik dari zona nyaman menguras sumber daya alam sendiri karena ekspor bahan mentah biji nikel dilarang oleh Jokowi. Pertanyaannya lagi, apakah mereka (Uni Eropa dan eksportir biji nikel) diam? Pastinya tidak. Sudah pasti mereka akan melawan dan menggagalkan dengan berbagai cara.
Saat ini Jokowi sedang membangun perusahaan Baterai Electroc Vehicle (EV) yang notabene diprakarsai banyak perusahaan Tiongkok, namun tetap prinsipnya adalah Kontrak Karya.
Pertanyaannya lagi, kenapa harus dengan Tiongkok lagi? Jawabannya karena negara ini mau memberikan technical know how atau technical assistants kepada tenaga kerja Indonesia melalui kontrak karya. Selain itu Tiongkok adalah negara Asia pertama yang gencar memproduksi mobil dan motor listrik selain Uni Eropa. Bahkan prestasi ekspor mereka melewati Amerika.
Uni Eropa selama ini hanya ingin membeli bahan baku nikel dari Indonesia dan enggan melakukan kerja sama. Sementara Tiongkok menyadari bahwa mereka memiliki teknologi dan SDM Ahli tapi tidak memiliki bahan baku baterai, sementara Indonesia memiliki bahan baku tapi tidak memiliki teknologi. Kerja sama simbiosis mutualisme ini melahirkan investasi yang saling menguntungkan kedua negara.
Program swasembada bahan baku baterai Inilah asal-muasal terjadinya heboh masuknya TKA China. Saya mahfum kenapa masyarakat dan buruh khususnya terprovokasi menolak, karena masyarakat belum terinformasi tujuan dan latar belakangnya. Yang mereka tahu hanya pekerja China akan merampas kesempatan pekerja mereka. Padahal dalam kontrak karya perjanjiannya dengan China mereka hanya akan mendatangkan tenaga kerja terkait mesin dan alat produksi yang berkaitan dengan teknologi.
Jika ada sedikit masalah tentang posisi TKA tentu itu pelanggaran di lapangan oleh oknum dan itu menjadi tanggung jawab pengawas ketenagakerjaan dan pemda untuk menyelesaikannya. Jangan karena ada tikus di gudang, lalu gudangnya yang dibakar, harusnya tikusnya saja yang diusir.
Pertanyaannya lagi, kenapa harus dengan Tiongkok lagi? Jawabannya karena negara ini mau memberikan technical know how atau technical assistants kepada tenaga kerja Indonesia melalui kontrak karya.
Dalam situasi makin menipisnya sumber daya alam minyak bumi dunia, bagaimana wajah masa depan Indonesia di masa depan? Minyak bumi akan segera habis, baca dan lihat gerak-gerik Arab Saudi yang sudah kebingungan dengan mulai menanam investasi ke mana-mana. Mereka sadar bahwa minyak bumi akan segera habis, produsen mobil mulai banting setir dari otomotif emisi menuju otomotif listrik, tapi mereka juga bingung karena mereka hanya punya teknologi tapi tidak punya bahan baku baterainya. Sedangkan Indonesia punya bahan baku, lahan, SDM, tapi tidak punya teknologi. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan Indonesia dengan peluang besar ini?
Pertama, kita harus sadar inilah peluang masa depan gemilang kita.
Kedua, untuk mencapai masa depan yang gemilang itu Indonesia harus siap dengan insfratruktur yang mampu menyambungkan satu pulau dengan pulau lainnya, mengingat bumi indonesia berbentuk archipelago.
Ketiga, dukungan regulasi yang mempermudah dunia usaha untuk mengembangkan bisnisnya, investor masuk dan sudah pasti lapangan kerja terbuka.
Keempat, menurut saya Omnibus Law adalah jawaban dari jalan menuju Indonesia gemilang.
Kelima, Indonesia harus mampu memaksimalkan sumber daya alam nikel kita yang melimpah. Kita harus melakukan kerja sama dengan negara yang memiliki teknologi yang mampu mengubah nikel menjadi bahan bakar emisi atau baterai. Jadi kita tidak boleh lagi hanya menjual bahan mentah nikel kita ke Eropa dan Jepang. Pasar dan ekspor yang kita buat sudah harus berbentuk baterai, dengan begitu posisi tawar pasar sekarang kita balik. Kita yang akan menentukan harga, bukan mereka. Mereka yang butuh kita, bukan kita lagi yang butuh pasar mereka.
Pertanyaan berkutnya apakah kita tidak takut jika perusahaan asing berbondong-bondong masuk ke Indonesia? Jawabannya “tidak” kenapa? Karena selain omnibus kita juga sudah memiliki UU Kontrak Karya, apa pun bentuk usaha asing yang masuk ke Indonesia minimal 51% sahamnya harus dimiliki oleh pemerintah. Karena dengan menguasai 51% saham maka pemerintah adalah pengelola aktif. Sedangkan investor asing hanya merupakan pemilik saham penyerta saja, bisa disebut sebagai penyandang dana dan teknologi saja.
Lihat kontrak karya Freeport, sebelumnya kita hanya kebagian 9% dari keuntungan, sekarang kita punya 51% saham di sana.
Dari uraian di atas, bukan sebuah keniscayaan jika pada masa yang akan datang kita bisa semakmur Brunai Darusalam dan Arab Saudi. Karena nikel dan produk turunannya yaitu baterai akan jadi masa depan Indonesia gemilang, Untuk itu ayo kita kerja kerja kerja, tinggalkan syak wasangka, buang pikiran negatif dengan isu-isu hoaks apalagi minta-minta jabatan komisaris.
*Politisi Partai NasDem
