TAGAR.id, Jakarta - Dalam rapat kerja yang dilakukan Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI, Rabu, 13 April 2022, banyak membahas perihal dengan perjanjian perdagangan internasional.
Beberapa agenda yang telah dijelaskan oleh Muhammad Lutfi (Menteri Perdagangan) ditangkap oleh Mohamad Hekal selaku pimpinan rapat, bahwa beberapa agenda tersebut cenderung bersifat urgen.
“Dari penjelasan yang saya tangkap dari Pak Menteri, ternyata memiliki kecenderungan yang agak urgent ya. Bahkan seharusnya ada yang sudah diterapkan pada 1 Januari 2022,” katanya.
Pembahasan Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP), menjadi perhatian bagi sebagian peserta yang menghadiri rapat. Hal ini dikarenakan persetujuan dan pemberlakuan RCEP seharusnya sudah dilakukan pada awal tahun ini. Namun faktanya, dari 12 negara anggota RCEP yang terdiri dari 7 negara anggota ASEAN dan 5 negara mitra telah menyelesaikan proses ratifikasinya.
Negara Indonesia belum melakukan proses ratifikasi, sehingga dengan begitu, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang belum menyelesaikan proses tersebut. Perjanjian yang diluncurkan saat zaman SBY ini merupakan kesepakatan perdagangan bebas terbesar di Dunia.
Dengan masuknya Indonesia kedalam RCEP diharap dapat membantu mengurangi biaya dan waktu bagi perusahaan memungkinkan mereka untuk melakukan ekspor kemanapun di dalam blok tanpa memenuhi persyaratan terpisah untuk setiap negara.
Beberapa keunggulan lainnya yang didapat dari RCEP seperti, mengharmonisasikan berbagai komitmen dari persetujuan ASEAN, mendorong penguatan rantai pasok di kawasan, menjadi bab khusus untuk mendorong kemajuan UMKM dan kerja sama ekonomi dengan anggota yang tergabung dalam RCEP, serta mencakup elemen-elemen yang relevan dengan perkembangan dunia saat ini seperti e-commerce.
Berdasarkan penjelasan Muhammad Lutfi bahwa sejalan dengan masuknya Indonesia kedalam RCEP akan berdampak pada meningkatnya investasi yang masuk.
“Diperkirakan penanaman modal dan investasi akan meningkat 0,13 persen atau setara dengan Rp 24,5 triliun pada tahun 2040, dan sebaliknya bila Indonesia tidak bergabung dalam RCEP maka akan terjadi penurunan investasi sebesar 0,03 persen atau setara dengan Rp 5,23 triliun pada tahun 2040,” katanya.
Di balik manfaat dari RCEP ternyata banyak pihak yang kurang setuju dengan keputusan tersebut. Hal ini dikarenakan kehadiran RCEP malah bisa berbalik mematikan sumber-sumber perekonomian dalam negeri yang selama ini sudah bisa bertahan bahkan menyaingi ekonomi global.
Selain itu Perjanjian RCEP dipercaya akan memperbesar defisit perdagangan di Indonesia, serta hal ini akan memperburuk neraca dagang ASEAN dengan lima mitra kuat seperti negara China, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan.
Namun pada rapat kerja tersebut, Komisi VI DPR RI sepakat terkait persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Regional (Comprehensive Economic Partnership Agreement, RCEP) yang telah diajukan oleh Menteri Perdagangan.
Pengesahan tersebut akan dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Pasal 84 ayat (3) huruf a. Karena berdampak akan menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.[]
(Agung Bukit)
