Yogyakarta - Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menilai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sangat penting untuk diperkuat peranannya dalam perekonomian Indonesia. Terlebih, saat ini Ma'ruf Amin telah menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI.
Ketua KPEU MUI Pusat M. Azrul Tanjung menilai mayoritas penduduk Indonesia adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terkoneksi dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), khususnya terkoneksi dengan Baitul Maal wa Tamwil (BMT).
Azrul Tanjung mengatakan, meski peran LKMS penting, namun masih minim perhatian dari pemerintah.
Selaras dengan agenda yang selalu diusung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengenai Arus Baru Ekonomi Indonesia (ABEI).
"Perhatian dan dukungan pemerintah terhadap lembaga keuangan mikro syariah, khususnya BMT masih minim," katanya dalam FGD Keuangan Mikro Syariah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu 26 Oktober 2019.
Menurut dia, kondisi ini menjadi keprihatinan bersama. BMT, kata Azrul, memiliki peranan yang sangat penting dalam memperkuat ekonomi umat. Penguatan LKMS, khususnya BMT, sangat selaras dengan agenda yang selalu diusung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengenai Arus Baru Ekonomi Indonesia (ABEI).
Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat Azrul Tanjung (tiga dari kiri) saat mendatangani MoU dengan UMY di Yogyakarta tentang pemberdayaan ekonomi umat, Sabtu 26 Oktober 2019. (Foto: Tagar/Ridwan Anshori).
"Jadi, harus segera ada Kongres BMT dan LKMS secara nasional, sebagai pelaksanaan amanat dari program utama ABEI yang sedang dijalankan oleh Ma’ruf Amin," kata Azrul.
KPEU MUI Pusat dalam momentum tiga FGD ini, mengambil tiga tema besar. FGD pertama mengangkat tema “Merumuskan Peningkatan Kapasitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Masa Depan”. FGD kedua bertema “Pemanfaatan Ekonomi Digital Bagi Penguatan UMKM-K dan Fintech Syariah”. FGD ketiga bertema “Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Melalui Pendirian Lembaga Penjamin Simpangan.”
Acara yang berlangsung 24-26 Oktober 2019 di Gedung Pasca Sarjana UMY ini dihadiri puluhan stakeholder keuangan syariah maupun pemangku kebijakan syariah.
Selain tiga agenda FGD tersebut, UMY, dan KPEU MUI Pusat juga menandatangani MoU bersama dalam agenda bersama Pemberdayaan Ekonomi Umat yang dilaksanakan bersama sivitas akademika dan para mahasiswa.
Di bagian lain, berdasarkan data Asosiasi Baitul Maal Wat Tamwi Se-Indonesia (Abisindo) Kota Yogyakarta menyebutkan, pertumbuhan nilai aset BMT tergolong pesat. Dari 40 BMT yang ada di Kota Yogyakarta, total aset sekitat Rp 900 miliar sampai Rp 1 triliun.
Pertumbuhan aset BMT rata-rata 40 persen per tahun. Di sisi lain, potensi BMT di Yogyakarta masih cukup tinggi. []
