TAGAR.id, Jakarta - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin membantah informasi yang menyebut ada 15 menteri yang hendak mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Wapres menyebut, hingga saat ini tidak ada menteri yang mengajukan pengunduran diri.
"Dari yang saya tahu tidak ada isu-isu di dalam ya, yang saya rasakan tidak ada isu adanya pengunduran menteri," ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangan persnya, Jumat, 19 Januari 2024.
Namun demikian, Wapres mengakui jika dirinya mendengar informasi tersebut berembus dari luar kabinet. Wapres pun menegaskan saat ini para menteri masing-masing masih fokus bekerja.
Saya belum mendapatkan laporan yang lebih (jelas) ya pengaruhnya ada apa (tidak). Aturannya memang boleh dan dengan satu catatan supaya kinerjanya tidak berkurang, saya kira itu.
"Memang saya baca di medsos, saya dengar juga di televisi, di media. Tapi di dalam tidak ada apa-apa. Bekerja saja dengan baik. Di rapat-rapat kabinet seperti tidak ada masalah. Saya kira yang saya tahu ya semua bekerja dengan baik," ujar Wapres.
Wapres mengakui jika saat ini beberapa menteri yang menjadi calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif, maupun tim sukses dalam Pemilu 2024. Namun demikian, Kiai Ma'ruf belum dapat menyimpulkan apakah berpengaruh terhadap kinerja para menteri.
"Saya belum mendapatkan laporan yang lebih (jelas) ya pengaruhnya ada apa (tidak). Aturannya memang boleh dan dengan satu catatan supaya kinerjanya tidak berkurang, saya kira itu. Hasilnya seperti apa mungkin sedang dievaluasi nanti, kalau memang menurun tentu harus dievaluasi aturan-aturannya," ujarnya.
Sebelumnya, informasi mundurnya sejumlah menteri disampaikan oleh ekonom senior dari Indef, Faisal Basri. Hal ini diawali dengan ajakannya ke sejumlah menteri untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju karena Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak netral pada Pemilu 2024.
Faisal pun menyebut ada 15 menteri yang mungkin mundur, yang merupakan teknokrat (bukan dari partai) atau yang berasal dari partai oposisi. Menurutnya, menteri yang paling siap mundur adalah Menkeu Sri Mulyani serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. []