Lombok, (Tagar 7/9/2018) - Wabah penyakit malaria yang melanda warga pengungsi di Kabupaten Lombok Barat semakin meluas. Sejak ditemukannya empat kasus di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari.
Ketika Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hadir di tengah pengungsi, jumlah korban sudah meluas ke desa lain yaitu di Desa Mekar Sari di Kecamatan yang sama.
Ada 32 korban terdeteksi mengidap malaria hanya dalam satu wilayah kerja Puskesmas Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Saat ini wabah tersebut sudah semakin meluas.
Menurut catatan Dinas Kesehatan Lombok Barat, sudah ada 103 orang positif terkena malaria dengan penyebaran mencapai 28 dusun, 10 desa, dan 4 wilayah kerja Puskesmas. Dari jumlah tersebut, 5 orang terpaksa dirawat inap karena sudah dianggap stadium cukup parah.
Kondisi tersebut membuat Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Rahman Sahnan Putra angkat bicara.
"Dengan melihat jumlah warga yang mengidap malaria, bahkan sudah mengenai ibu hamil dan bayi, kondisi ini sudah out break," ujar Rahman kepada Tagar News, Jumat (7/9).
Persoalan yang Rahman maksud dengan out break adalah Kejadian Luar Biasa (KLB). Ia mengaku sedang membahas hal tersebut dengan Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid.
"Kalau dinaikkan statusnya menjadi KLB, tidak masalah," ujar Rahman yang secara pribadi menganggap persoalan citra daerah tidak lebih besar dari upaya penyelamatan para pengungsi.
"Ini soal nyawa manusia," ujarnya.
Pemeriksaan kesehatan warga di tenda pengungsian di Lombok Barat. (Foto: Dok. Ahkam/Istimewa)
Bupati pun nampak sependapat. Pada kesempatan berbeda, Fauzan menganggap bahwa penetapan KLB untuk kasus malaria itu tidak akan berdampak besar selama asas kemanfaatan bagi para pengungsi lebih besar.
"Kalau dengan KLB kita bisa lebih melayani warga, kenapa tidak? Itu kenapa kita selalu nuntut dibantu Huntara (Hunian Sementara)," ujarnya menyebut kebutuhan untuk itu hanya Rp 15 miliar.
"APBD kita sudah tidak bisa untuk itu," pungkasnya.
Rahman sendiri di sisi lain sudah lama melaporkan kejadian itu ke Pusat Krisis Kementerian Kesehatan RI, namun belum mendapat respons apa-apa.
"Kalau dari jajaran Dirjen sudah ada, " tutur Rahman menyebutkan Direktorat Jendral P2P dan Kesmas yang sudah dan akan menurunkan timnya di Lobar.
Selain pihak direktorat, Rahman mengaku sudah mendapat dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"BNPB membantu dengan memberikan 135 kelambu, tapi masih sangat kurang," akunya mengeluh.
Dari pemetaan yang dinasnya buat, setidaknya mereka membutuhkan 10.000 kelambu untuk membantu para pengungsi.
"Selebihnya kita harus menangani vektor-nya," kata Rahman yang akan meminta semua Kepala Desa untuk segera melakukan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk). []
